Bengkulu belum mampu maksimalkan pemberdayaan aset daerah

Bengkulu (Antara) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan baik provinsi, kabupaten dan kota di daerah itu belum mampu memaksimalkan pemberdayaan aset daerah.

"Dari pengawasan pengelolaan aset daerah di Bengkulu, kami melihat, pemerintah daerah belum memaksimalkan aset, sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD)," kata Ketua Tim Senior BPK Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea di Bengkulu, Senin.

Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum melihat adanya aset daerah yang dikomersialkan melalui pihak ketiga, yakni investor, sedangkan aset Bengkulu memiliki potensi yang besar.

"Contohnya, destinasi wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, saat ini, paling hanya menghasilkan kontribusi parkir kendaraan, belum ada nilai lebih, padahal kalau investor menginvestasikan saham mereka di sana, akan menghasilkan PAD yang besar," kata dia.

Karena, kata Marius, pantai di Kota Bengkulu itu, memiliki daya tarik bagi wisatawan, namun karena tidak dikelola dengan baik, pantai yang terkenal dengan hamparan pasir putih yang indah itu, hanya laku bagi wisatawan yang berasal dari daerah Provinsi Bengkulu sendiri.

Tidak hanya aset daerah dalam bentuk destinasi wisata saja, provinsi itu, juga belum mampu memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran.

"Seperti di Kota Bengkulu, menjadi barometer, karena ibu kota provinsi, di sini hanya satu hotel yang tertib membayar pajak, sementara yang lain ada yang menunggak, ada yang kadang membayar kadang tidak," ucapnya.

Menurut Marius, untuk PAD dari pajak hotel dan restoran di Kota Bengkulu, hanya berjumlah sekitar Rp5 miliar pada 2012, sementara hotel dan usaha kuliner di daerah itu berkembang pesat.

"Artinya kontribusi pajak hotel dan restoran hanya sekitar 5 sampai 10 persen saja dari PAD Kota Bengkulu yang tercatat berkisar Rp40 miliar per tahunnya, pada 2013 juga tidak jauh berbeda," katanya.

Seharusnya dengan laju pertumbuhan yang pesat usaha hotel dan restoran juga akan memberikan dampak dan kontribusi positif kepada penghasilan daerah.

Oleh karena itu, menurut Marius, pihaknya mencoba mengingatkan pemerintah daerah setempat tentang pentingnya pengelolaan aset daerah.

Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dengan maksimal jika aset dan pajak daerah dapat dikelola dengan baik.

"Bayangkan kebutuhan untuk Kota Bengkulu setiap tahun sebesar Rp600 miliar, sementara PAD hanya Rp40 miliar, bagaimana jika anggaran dari pusat diputus, dengan apa kota ini akan hidup," ujarnya.***2***