Wabup Mukomuko berharap calon bupati dipilih masyarakat

Mukomuko (Antara) - Wakil Bupati Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Khoirul Huda berharap calon bupati dan calon wakilnya untuk periode 2015-2020 tetap dipilih oleh masyarakat setempat.

"Saya berharap dipilih masyarakat. Biar bupatinya benar benar milik masyarakat," katanya usai menjadi Irup pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Mukomuko, Rabu.

Mantan perwira TNI AD ini menyatakan, tidak sependapat dengan analisis jika biaya yang mesti dikeluarkan oleh para calon bupati dan calon wakilnya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung itu besar.

Ia menilai, sebaliknya pilkada langsung tidak butuh biaya besar. Calon bupati dan calon wakilnya cukup memperkenalkan dirinya melalui atribut.

Menurutnya, tidak perlu harus menyogok masyarakat karena sekarang ini masyarakat di daerah itu sudah banyak yang pintar. Mereka sudah tahu mana calon pemimpin yang layak dan tidak untuk dipilih.

Di samping itu, ia tidak yakin calon bupati dan wakilnya sanggup memberikan sogokan kepada sekian banyak warga masyarakat di kabupaten itu.

Selain itu, ia tidak sependapat dengan alasan pilkada tidak langsung itu guna untuk menghemat anggaran negara.

Menurutnya, dengan pilkada langsung selama ini banyak warga yang terbantu seperti mereka yang turut berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Termasuk mereka yang menjadi pengawas Pemilu. Meskipun uang yang mereka terima setiap penyelenggaraan pemilu kecil, namun sedikit dapat meringankan bebannya.

"Biaya untuk sebuah demokrasi itu memang tidak kecil tetapi sasarannya juga untuk masyarakat. Uang itu bukan habis percuma begitu saja atau dibuang ke laut, tetapi banyak warga yang mendapatkannya," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyatakan, tetap menghargai keputusan DPR RI yang telah menyepakati mekanisme pilkada secara tidak langsung.

Terkait dengan rencananya maju sebagai calon bupati, menurutnya, kalau dipilih langsung oleh masyarakat, dia pasti maju. Namun melalui DPRD akan dipertimbangkan terlebih dahulu.

"Kalau lewat DPRD kita lihat dahulu kekuatannya seperti apa termasuk sistemnya bagaimana," ujarnya.***1***