Polri: Tes keperawanan Polwan bersumber situs palsu

Jakarta (Antara) - Kepolisian Republik Indonesia mengimbau masyarakat mewaspada situs atau website palsu yang menyediakan informasi tidak tepat terkait seleksi penerimaan anggota baru Polri, termasuk adanya tes keperawanan wanita calon polisi.

"Mohon jangan ditanggapi karena infonya menyesatkan," kata Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto, di Jakarta, Jumat.

Alamat website palsu tersebut www.infopendaftaranpolri.com. Sedangkan website resmi Polri terkait informasi penerimaan calon anggota Polri adalah www.penerimaan.polri.go.id.

Dijelaskannya pada situs palsu tersebut mencantumkan logo Humas Polri pada sisi kanan atas.

Selain itu, dicantumkan juga adanya tes keperawanan dalam tes kesehatan bagi wanita calon polisi atau dikenal polwan. Ia menengarai situs palsu tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya isu tes keperawanan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. "Salah satu poin yang tertulis di situs itu, soal adanya tes keperawanan. Mungkin ini jadi rujukan bagi beberapa pihak tentang adanya tes keperawanan. Padahal Polri nggak secara khusus melakukan tes keperawanan," kata Agus.

Sebelumnya Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen dr. Arthur Tampi menjelaskan pemeriksaan obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari tes kesehatan yang harus dijalani oleh wanita calon polisi.

Ia pun menegaskan tidak ada wanita calon polisi yang tidak lulus karena selaput daranya sudah tidak utuh. "Hymen (selaput dara) yang nggak utuh, memang nilainya kurang tapi masih lulus," kata Arthur terkait polemik tes keperawanan dalam seleksi kesehatan untuk rekrutmen wanita calon polisi.

Dalam tes kesehatan itu, para peserta dites untuk memastikan bahwa mereka mampu mengikuti pendidikan kepolisian dengan baik.

Tes kesehatan tersebut merupakan bagian dari seleksi penerimaan calon anggota Polri yang merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Kepolisian Negara RI. Dalam Pasal 36 disebutkan bahwa calon perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan obstetri dan ginekologi. ***1***