Rektor: Kunjungan Presiden diharapkan berdampak membaiknya perekonomian

Bengkulu (Antara) - Rektor Universitas Bengkulu Dr Ridwan Nurazi SE MSc mengharapkan kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Provinsi Bengkulu 25--26 November membawa dampak positif pada perekonomian daerah itu.

"Kita berada Indonesia bagian barat, namun status perekonomian layaknya daerah bagian timur, dengan kedatangan presiden, diharapkan ada kepastian percepatan pembangunan daerah yang akan memberikan dampak positif pada perekonomian," kata dia di Bengkulu, Senin.

Dia mengatakan, status daerah tersebut masih tertinggal di berbagai sektor, sedangkan pertumbuhan perekonomian Bengkulu lebih besar hanya pada sektor konsumsi.

"Perekonomian lebih besar di sektor konsumsi, bukan produksi, karena di daerah kita masih terbatas jika berbicara tentang investasi perindustrian, dalam sektor konsumsi pun tidak bisa diandalkan, karena jumlah penduduk Bengkulu lebih kurang dua juta jiwa," kata dia.

Permasalahan Bengkulu, kata rektor cukup kompleks, jika dibiarkan, dicemaskan daerah tersebut semakin jauh tertinggal oleh provinsi lain, apalagi pada 2015 Indonesia sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Banyak yang perlu dibenahi, sektor pertanian, perkebunan, maritim, infrastruktur serta listrik. Pemerintah pusat diharapkan bisa membuat regulasi dan intervensi terhadap daerah seperti Bengkulu, tidak bisa dilepas saja seperti provinsi lain yang sudah maju," katanya.

Hendaknya ada stimulan yang diberikan pemerintah pusat saat berkunjung ke Bengkulu, menjelang provinsi itu bisa mandiri menjadi wilayah industri.

"Kalau pertanian, tidak bisa diharapkan, karena 70 persen wilayah Bengkulu adalah hutan lindung, yang tidak dapat dikelola, sehingga sangat terbatas sekali," ucapnya.

Intervensi terpenting yang dibutuhkan daerah itu demi merealisasikan provinsi yang berdaya saing, kata rektor, yakni di bidang maritim, infrastruktur dan listrik.

"Seperti penambahan jumlah kapasitas listrik, PLN berencana membangun pembangkit listrik tambahan, namun terkendala pembebasan lahan, karena sejumlah masyarakat tahu akan ada pembangunan, mereka berlomba-lomba menaikkan harga tanah yang di luar kewajaran, PLN akhirnya pasrah, dan ini tidak terjadi di Bengkulu saja. Melihat kejadian tersebut, hendaknya pemerintah pusat dapat menerbitkan regulasi dan mengintervensi hingga penambahan kapasitas listrik di Bengkulu dapat direalisasikan, hal ini sangat bermanfaat, karena perindustrian enggan ke provinsi kita, sebab minimnya pasokan listrik," ujanya.***2***