Warga Desa Pondok Bakil Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu mengeluhkan kerusakan jalan provinsi yang menghubungkan desa mereka dengan ibu kota kecamatan yang kondisinya rusak parah dan diketahui terakhir kali diperbaiki pada tahun 1990-an.
"Seingat saya terakhir jalan desa kami dalam bentuk aspal sejak saya masih kecil tahun 1990-an dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah ada perbaikan," kata Kepala Desa Pondok Bakil, Firman Aswandi di Bengkulu, Selasa.
Ia mengatakan jalan utama yang menghubungkan antar-desa dari Pondok Bakil menuju Desa Tanjung Dalam yang merupakan ibu kota kecamatan rusak parah sepanjang 8 kilometer.
Sementara jalan provinsi yang berada di wilayah desa mereka sepanjang 3 kilometer juga kondisinya memprihatinkan dan telah memakan korban jatuh, terutama pengendara roda dua. Warga keluhkan kerusakan jalan provinsi di Ulok Kupai, terakhir diperbaiki tahun 1990-an. (Foto Antara Bengkulu)
"Sementara jalan provinsi di desa tetangga kami yaitu Talang Berantai sudah diperbaiki, sedangkan desa kami masih rusak parah," katanya.
Firman pun menceritakan perihal kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Kecamatan Ulok Kupai beberapa waktu lalu yang dinilainya sengaja tidak melintasi desa mereka.
Padahal kata Firman awalnya gubernur dijadwalkan melintasi jalan provinsi tersebut, bahkan perangkat desa dan warga setempat telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut gubernur namun ternyata tidak muncul.
Ia pun menyebut tentang potensi batu bara di Desa Pondok Bakil yang telah dikeluarkan untuk pendapatan negara sejak 2013 namun kondisi jalan desa di wilayah mereka sangat memprihatinkan.
Bahkan, perusahaan tambang batu bara PT Injatama juga mengeruk 2,7 kilometer jalan provinsi untuk mengambil batu bara di bawah jalan tersebut dan yang diganti dalam bentuk jalan aspal hanya sepanjang kurang lebih 2 kilometer, namun yang masuk ke desa Pondok Bakil hanya 500 meter.
"Kami juga mempertanyakan CSR perusahaan ini apakah langsung disetor ke pemerintah provinsi atau kemana karena kami di desa sama sekali tidak pernah mendapatkan CSR perusahaan," katanya.
Menurut Firman pula, usulan perbaikan jalan provinsi di wilayah desa mereka sudah berulangkali disampaikan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk melalui anggota DPRD daerah pemilihan Kabupaten Bengkulu Utara.
