Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 230 rumah.
"Kita mengusulkan 7.000 unit rumah untuk program BSPS dan tahun ini yang terealisasikan dari Kementerian PUPR sebanyak 230 unit rumah," kata Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Zurdi Nata di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Kepahiang telah menerima program BSPS dari Kementerian PUPR tersebut sejak 2016 hingga 2021 dan pada 2022 terhenti dan pada 2023 kembali menerima bantuan tersebut.
230 rumah penerima program tersebut merupakan masyarakat tidak mampu yang memiliki rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Zurdi berharap, agar pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR dapat menambah alokasi penerima program BSPS di Kabupaten Kepahiang.
"Sebab banyak rumah yang tidak layak huni seperti tidak memiliki sanitasi yang yang layak dan sebagainya," sebut dia.
Diketahui, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp3,18 triliun bagi program padat karya melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan penanganan kemiskinan ekstrem pada 2023.
Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 145.000 unit dalam program BSPS dan penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dapat menyerap 290 ribu tenaga kerja.
Penyaluran alokasi BSPS dilakukan dengan mengacu pada Analisa Komposit Indeks yang dihitung berdasarkan pembobotan terhadap tingkat kemiskinan, data rumah tidak layak huni, data backlog, dan kepedulian pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk program padat karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"Kita mengusulkan 7.000 unit rumah untuk program BSPS dan tahun ini yang terealisasikan dari Kementerian PUPR sebanyak 230 unit rumah," kata Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Zurdi Nata di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Kepahiang telah menerima program BSPS dari Kementerian PUPR tersebut sejak 2016 hingga 2021 dan pada 2022 terhenti dan pada 2023 kembali menerima bantuan tersebut.
230 rumah penerima program tersebut merupakan masyarakat tidak mampu yang memiliki rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
Zurdi berharap, agar pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR dapat menambah alokasi penerima program BSPS di Kabupaten Kepahiang.
"Sebab banyak rumah yang tidak layak huni seperti tidak memiliki sanitasi yang yang layak dan sebagainya," sebut dia.
Diketahui, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp3,18 triliun bagi program padat karya melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan penanganan kemiskinan ekstrem pada 2023.
Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 145.000 unit dalam program BSPS dan penanganan kemiskinan ekstrem tersebut dapat menyerap 290 ribu tenaga kerja.
Penyaluran alokasi BSPS dilakukan dengan mengacu pada Analisa Komposit Indeks yang dihitung berdasarkan pembobotan terhadap tingkat kemiskinan, data rumah tidak layak huni, data backlog, dan kepedulian pemerintah daerah.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk program padat karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023