KPH Mukomuko petakan lokasi untuk Perhutanan Sosial

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sampai sekarang masih mengukur dan memetakan sejumlah kawasan hutan yang terlanjur ditanami kelapa sawit oleh warga untuk diusulkan sebagai calon penerima program Perhutanan Sosial.

 

"Kami masih mengukur dan memetakan kawasan hutan untuk program Perhutanan Sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho di Mukomuko, Selasa.

 

KPH Kabupaten Mukomuko mengusulkan program Perhutanan Sosial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4.000 hektare yang tersebar di Desa Retak Mudik dan Desa Lubuk Selandak.

 

Ia menyebutkan, dari kawasan hutan seluas 4.000 hektare yang terlanjur dirambah oleh warga setempat, seluas 2.300 hektare di antaranya berada di wilayah Desa Lubuk Selandak dan 1.700 hektare di Desa Retak Mudik.

 

Sedangkan jumlah warga yang diusulkan mendapat program Perhutanan Sosial sebanyak 600 orang yang tersebar di Desa Lubuk Selandak sebanyak 200 orang dan Desa Retak Mudik 400 orang.

 

"Kebanyakan perambah kawasan hutan berasal dari luar daerah ini, yakni Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, wilayah Kecamatan Penarik, dan warga setempat," ujarnya.

 

Ia mengatakan, pihaknya melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan di daerah ini sebagai persyaratan program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 

Pihaknya melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan untuk setiap orang yang melakukan perambahan kawasan hutan di daerah ini.

 

Sementara itu, kriteria dan persyaratan penerima program ini adalah tanaman kelapa sawit yang sudah berusia di atas lima tahun dan luas lahan yang diusahakan maksimal seluas lima hektare.

 

Ia mengatakan, warga yang mendapatkan program ini diberikan hak untuk mengelola lahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan selama 35 tahun setelah itu tidak ada lagi peremajaan sawit.

 

"Tanaman kelapa sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan yang mendapatkan program Perhutanan Sosial hanya boleh satu daur, setelah itu tidak ada lagi peremajaan atau replanting sawit," demikian Aprin.

Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News