Ombudsman: Tidak ada laporan kecurangan UN Bengkulu

Bengkulu (Antara) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu menyebutkan tidak ada temuan dan laporan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) di daerah itu.

"Hingga hari terakhir, laporan kecurangan dan temuan Ombudsman nihil," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan selama tiga hari pelaksanaan UN yakni pada 13 hingga 15 April 2015 tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI.

Demikian juga dengan tim Ombudsman yang turun langsung ke lapangan memantau pelaksanaan UN 2015, tidak menemukan persoalan yang berarti.

"Tapi pengalaman tahun lalu, laporan nihil, tapi setelah UN baru dapat informasi 55 orang santri tingkat wustha tidak bisa ikut ujian," ucapnya.

Ia mengatakan Ombudsman masih membuka kesempatan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang menemukan ketidakberesan dalam pelaksanaan UN di daerah ini.

Posko pengaduan kata dia terdapat di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, di Jalan Nusa Indah, Kota Bengkulu.

Selain datang langsung ke Kantor Ombudsman, pelaporan bisa dilakukan melalui telepon dan fax di nomor (0736) 20730 serta sms di nomor 08117301144.

"Kami juga mengharapkan kontribusi dari media, organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan UN," tutur dia.

Informasi atau laporan kecurangan UN yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Ombudsman akan disatukan secara nasional untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan pelaksanaan UN.

Herdi menambahkan bahwa pengawasan UN yang dilakukan pihaknya juga menyangkut non teknis, misalnya, ada siswa-siswi yang tidak mengikuti UN karena kebijakan yang salah dari pihak sekolah atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Panitia pelaksana UN Provinsi Bengkulu Budianta mengatakan hingga hari terakhir pelaksanaan UN, tidak ada hambatan di lapangan dan UN berjalan lancar.

"Hanya kami masih menunggu jumlah siswa yang tidak hadir UN, masih dikalkulasi mulai dari tingkat kabupaten dan kota," ujarnya.***4***