Bank Pembangunan Daerah diharapkan dorong pertumbuhan ekonomi

Bengkulu (Antara) - Pemerintah daerah mengharapkan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui program transformasi BPD secara holistik.

"Pemerintah komitmen memperkuat Bank Pembangunan Daerah, salah satunya dengan meningkatkan daya saing," kata Gubernur Bengkulu Junaidi Hamyah di Bengkulu, Selasa.

Gubernur mengatakan peluncuran program transformasi BPD menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta pada Selasa (26/5).

Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Daerah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, itu dihadiri oleh seluruh komisaris dan direktur BPD se-Indonesia.

Ada tiga program transformasi yang diharapkan terjadi yakni meningkatkan daya saing, menguatkan ketahanan lembaga dan meningkatkan kontribusi BPD terhadap pembangunan daerah.

"Termasuk BPD Bengkulu dimana Pemprov Bengkulu sebagai pemilik modal terbesar," ucapnya.

Program transformasi tersebut, tambah dia yaitu dengan membangun landasan yang kuat mencakup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif serta mengembangkan budaya kerja yang kuat, sumber daya manusia, infrastruktur dan pedoman kerja yang memadai.

Masing-masin BPD tambah dia juga akan menyusun kebijakan pengembangan dan rencana jangka panjang dengan pembentukan kelompok strategis melalui Asosiasi Bank Daerah (Asbanda).

"Asbanda ini akan menjadi lokomotif program transformasi bagi BPD ke depan," tambah dia.

Sementara Direktur Utama Bank Bengkulu Wimran Ismaun mengatakan saat ini modal Bank Bengkulu berada pada posisi kedua terendah BPD se-Indonesia, namun dalam hal aset berada di urutan 23 dari 26 BPD.

"Kami menargetkan tahun ini terjadi peningkatan modal inti mencapai Rp45 miliar," katanya.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Bengkulu menempati urutan pertama penyumbang modal inti mencapai 35 persen. Kemudian disusul Kabupaten Kepahiang, Lebong, Kota Bengkulu dan Mukomuko.

Deviden yang diterima pemegang saham pada 2014 yakni Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp17,7 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp4,2 miliar, Kabupaten Lebong Rp4,3 miliar, Kota Bengkulu Rp3,5 miliar, Kabupaten Mukomuko Rp3,4 miliar.

Berikutnya Kabupaten Bengkulu Selatan Rp3,4 miliar, Kabupaten Kaur Rp3 miliar, Kabupaten Bengkulu Utara Rp2,6 miliar, Kabupaten Seluma Rp2,3 miliar, dan Kabupaten Bengkulu Tengah Rp1,1 miliar. ***3***