Pemprov Bengkulu tingkatkan kapasitas 249 penyuluh kehutanan

 

"Para penyuluh hutan diharapkan berperan besar pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat," kata Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu RA Denni di Bengkulu, Rabu.

 

Menurut dia, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian keluarga dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan tanpa menebang pohon atau merusak wilayah hutan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu.

 

"Manfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan adil dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," ujar Denni.

Data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini penyuluh kehutanan setempat berjumlah 249 orang, dengan rincian penyuluh kehutanan berstatus ASN 38 orang, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat 207 orang, dan penyuluh kehutanan swasta empat orang.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan sangat fokus dalam upaya menjaga kelestarian hutan di provinsi ini.

 

Provinsi Bengkulu, kata dia, awalnya mempunyai wilayah hutan lindung sekitar 46 persen dari total luas wilayah Bumi Rafflesia. Namun, lanjut dia, saat ini kawasan hutan lindung Bengkulu hanya tinggal 33 persen, dan 13 persen di antaranya sudah mengalami kerusakan.

 

Penguatan peran masyarakat terutama perempuan dan anak muda diharapkan mampu mencegah kerusakan lebih luas lagi di wilayah hutan Bengkulu. Bahkan, keterlibatan perempuan dan anak muda diharapkan dapat mengembalikan luas hutan Bengkulu seperti sediakala yakni seluas 46 persen dari total wilayah Bengkulu.

 

"Mengapa perempuan, karena perempuan paling bisa beradaptasi dengan memanfaatkan produk hutan itu dengan lebih progresif, lebih aktif namun tidak dengan menebang, begitu juga anak muda," kata Rohidin Mersyah.

 

Anak muda, menurut dia, memanfaatkan hutan dengan membuat kawasan wisata, ekowisata. Kondisi hutan tetap terjaga, tidak ada perusakan, namun menghasilkan nilai tambah dan nilai ekonomi.