Bengkulu (Antara) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat DaeraH (DPRD) Provinsi Bengkulu menyetujui pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014 senilai Rp1,9 triliun dengan sisa lebih perhitungan Rp249 miliar.
"Semua fraksi sudah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2014," kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Iksan Fajri usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin.
Ia mengatakan delapan fraksi di lembaga legislatif itu menyetujui pelaksanaan APBD 2014 dan merima Raperda laporan keterangan pertanggungjawaban ditingkat menjadi peraturan daerah (Perda).
Delapan fraksi yang menyetujui pelaksanaan APBD 2014 yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasional Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Nurani, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Keadilan dan Pembangunan.
Sebelumnya juru bicara Fraksi Nasional Demokrat, Tantawi Dali mengatakan bahwa catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjadi perhatian khusus pihak eksekutif.
"Meskipun opini dari BPK menyebutkan wajar tanpa pengecualian, tapi masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki," katanya.
Ia juga menyoroti manajemen sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga badan usaha tersebut cenderung tidak sehat.
Untuk itu, pemerintah diminta mengevaluasi kinerja direksi BUMD yang tidak sehat sehingga anggaran yang dialokasikan ke perusahaan daerah itu tidak mubazir.
"Termasuk aset-aset milik pemerintah provinsi agar dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi catatan BPK," ucapnya.
Setelah penyampaian laporan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2014, pihak eksekutif yang diwakili Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Najamudin dan Ketua DPRD menandatangani Perda tentang pertanggungjawaban APBD 2014 tersebut.
Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Najamudin mengatakan catatan dari fraksi-fraksi akan dijadikan catatan untuk penyelenggaraan APBD tahun anggaran 2015 yang saat ini sedang berjalan.
"Kami menampung dan mencatat semua masukan sehingga pengelolaan APBD tahun mendatang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Bengkulu," katanya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Semua fraksi sudah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2014," kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Iksan Fajri usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Senin.
Ia mengatakan delapan fraksi di lembaga legislatif itu menyetujui pelaksanaan APBD 2014 dan merima Raperda laporan keterangan pertanggungjawaban ditingkat menjadi peraturan daerah (Perda).
Delapan fraksi yang menyetujui pelaksanaan APBD 2014 yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Nasional Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Nurani, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Keadilan dan Pembangunan.
Sebelumnya juru bicara Fraksi Nasional Demokrat, Tantawi Dali mengatakan bahwa catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjadi perhatian khusus pihak eksekutif.
"Meskipun opini dari BPK menyebutkan wajar tanpa pengecualian, tapi masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki," katanya.
Ia juga menyoroti manajemen sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga badan usaha tersebut cenderung tidak sehat.
Untuk itu, pemerintah diminta mengevaluasi kinerja direksi BUMD yang tidak sehat sehingga anggaran yang dialokasikan ke perusahaan daerah itu tidak mubazir.
"Termasuk aset-aset milik pemerintah provinsi agar dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi catatan BPK," ucapnya.
Setelah penyampaian laporan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2014, pihak eksekutif yang diwakili Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Najamudin dan Ketua DPRD menandatangani Perda tentang pertanggungjawaban APBD 2014 tersebut.
Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Najamudin mengatakan catatan dari fraksi-fraksi akan dijadikan catatan untuk penyelenggaraan APBD tahun anggaran 2015 yang saat ini sedang berjalan.
"Kami menampung dan mencatat semua masukan sehingga pengelolaan APBD tahun mendatang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat Bengkulu," katanya. (Antara)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015