Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan segera memanfaatkan dana insentif penanganan stunting sebesar Rp5,7 miliar yang diberikan pemerintah pusat pada 2023 lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Rejang Lebong Sutan Alim di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan daerah itu pada akhir 2023 lalu menerima insentif fiskal sebesar Rp5,7 miliar karena dinilai berhasil menurunkan angka stunting dari 26 persen pada 2021 lalu menjadi 20,2 persen tahun 2022, dan tahun 2023 di angka 16 persen.
"Insentif fiskal ini akan segera diserap oleh masing-masing OPD terkait, kita (DP3APPKB) hanya bertindak sebagai penanggungjawab. Untuk anggarannya akan turun melalui OPD-OPD terkait," kata dia.
Dia menjelaskan, sejumlah OPD terkait dalam penanganan kasus stunting selain DP3APKKB ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pekerjaan umum, dinas ketahanan pangan, PKK dan lainnya.
Ia menjelaskan, penggunaan insentif fiskal ini untuk percepatan menurunkan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong dengan sasaran seperti calon pengantin, balita, dan ibu hamil yang memiliki tingkat risiko stunting.
Sementara itu untuk penanganan kasus stunting yang dilakukan pihaknya pada tahun ini, tambah dia, akan melibatkan duta generasi berencana (GenRe) yang sudah dibentuk dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.
Pelibatan Duta GenRe ini karena dianggap bisa menyampaikan pesan-pesan kepada usia sebaya mereka baik di lingkungan desa/kelurahan atau lingkungan sosialnya agar menunda perkawinan, kemudian memberikan pemahaman untuk menikah saat usia matang.
"Keberadaan Duta GenRe ini selain memiliki berperan dalam program penanganan keluarga berencana atau KB juga penanganan kasus stunting," terangnya.
Menurut dia, untuk lokus penanganan stunting di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 akan dilaksanakan di 26 lokasi, jumlah ini berkurang dari tahun 2023 sebanyak 36 lokasi yang tersebar dalam beberapa kecamatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Rejang Lebong Sutan Alim di Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan daerah itu pada akhir 2023 lalu menerima insentif fiskal sebesar Rp5,7 miliar karena dinilai berhasil menurunkan angka stunting dari 26 persen pada 2021 lalu menjadi 20,2 persen tahun 2022, dan tahun 2023 di angka 16 persen.
"Insentif fiskal ini akan segera diserap oleh masing-masing OPD terkait, kita (DP3APPKB) hanya bertindak sebagai penanggungjawab. Untuk anggarannya akan turun melalui OPD-OPD terkait," kata dia.
Dia menjelaskan, sejumlah OPD terkait dalam penanganan kasus stunting selain DP3APKKB ialah dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pekerjaan umum, dinas ketahanan pangan, PKK dan lainnya.
Ia menjelaskan, penggunaan insentif fiskal ini untuk percepatan menurunkan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong dengan sasaran seperti calon pengantin, balita, dan ibu hamil yang memiliki tingkat risiko stunting.
Sementara itu untuk penanganan kasus stunting yang dilakukan pihaknya pada tahun ini, tambah dia, akan melibatkan duta generasi berencana (GenRe) yang sudah dibentuk dalam 156 desa/kelurahan di 15 kecamatan.
Pelibatan Duta GenRe ini karena dianggap bisa menyampaikan pesan-pesan kepada usia sebaya mereka baik di lingkungan desa/kelurahan atau lingkungan sosialnya agar menunda perkawinan, kemudian memberikan pemahaman untuk menikah saat usia matang.
"Keberadaan Duta GenRe ini selain memiliki berperan dalam program penanganan keluarga berencana atau KB juga penanganan kasus stunting," terangnya.
Menurut dia, untuk lokus penanganan stunting di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 akan dilaksanakan di 26 lokasi, jumlah ini berkurang dari tahun 2023 sebanyak 36 lokasi yang tersebar dalam beberapa kecamatan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024