Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyampaikan penundaan pembelian LPG subsidi kapasitas 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di daerah ini hingga Mei 2024.
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Mukomuko Nurdiana di Mukomuko, Rabu, mengatakan dinasnya bersama pihak Pertamina tahun 2023 sudah pernah mensosialisasi pembelian LPG pakai KTP kepada pangkalan karena rencananya bulan Januari 2024, peraturan itu diterapkan.
"Tetapi kemarin kami dapat informasi lagi terkait dengan penerapan aturan tersebut ditunda dan pemberlakuannya bulan Mei 2024," ujarnya.
Ia menyatakan, meskipun ditunda hingga Mei, namun pangkalan tetap menginput data warga yang membeli LPG 3 kg berdasarkan KTP dari bulan Januari hingga Mei 2024.
Selanjutnya, katanya, data itu akan diverifikasi oleh Pertamina dengan menyandingkan data tersebut dengan data milik Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2KN) pusat.
"Jadi tidak semua KTP yang diinput oleh pihak pangkalan di daerah ini yang disetujui karena yang disetujui oleh pusat, data warga miskin dalam keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial," ujarnya.
Ia menyatakan, instansinya mendukung kebijakan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat miskin sesuai dalam KPM bansos.
Selanjutnya, katanya, warga yang tidak terdaftar di dalam data TP2KN pusat tidak bisa lagi membeli LPG 3 kg bersubsidi di daerah ini.
Ia menyebutkan ada lebih kurang 250 pangkalan gas elpiji 3 kg yang tersebar di 15 kecamatan di daerah ini, dan semua pangkalan diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan LPG ukuran 3 kilogram karena perbuatan tersebut melanggar hukum.
Ia mengatakan, instansinya terlibat dalam melakukan pengawasan pendistribusian dan penjualan LPG 3 kg di daerah ini agar tepat sasaran.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024