Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) yang tersebar pada 15 kecamatan di wilayah itu.
Kepala Dinsos Rejang Lebong Anes Rahman saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin, mengatakan kalangan warga tidak mampu yang menerima bansos semuanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Data DTKS ini setiap bulan kita lakukan verifikasi dan validasi ulang. Saat ini jumlah DTKS di Rejang Lebong mencapai 124.000 jiwa dan semuanya sudah mendapatkan bantuan sosial," katanya.
Dia menjelaskan DTKS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong itu saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi (verval), karena dari jumlah itu sudah ada yang berubah status dan dinilai tidak layak lagi mendapatkannya.
Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS tersebut, kata dia, dilakukan secara manual dan online oleh petugas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bertugas pada 156 desa/kelurahan di Rejang Lebong.
Kalangan operator SIKS-NG itu, kata dia, selain bertugas melakukan verifikasi dan validasi, juga mengusulkan masyarakat yang rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bansos di masing-masing desa atau kelurahan.
Menurut dia, pengusulan data DTKS itu sendiri melalui desa/kelurahan dan ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan, sedangkan pihaknya hanya menghimpun saja dan kemudian jika sudah masuk dikirim ke pusat melalui aplikasi SIKS-NG.
Sejauh ini dari 124.000 jiwa yang masuk DTKS di Kabupaten Rejang Lebong sudah banyak yang dicoret karena setelah dilakukan verval sudah tidak layak lagi, dan para penerima bansos ini rumahnya diberikan stiker penerima bansos.
Kalangan warga Rejang Lebong yang masuk DTKS Kemensos itu sendiri sudah mendapatkan program bansos dari pemerintah pusat, baik itu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih dari 9.000 jiwa.
Selanjutnya untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako jumlahnya 17.000 KPM lebih, serta 90 ribuan lainnya penerima bantuan pengobatan gratis dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kepala Dinsos Rejang Lebong Anes Rahman saat dihubungi di Rejang Lebong, Senin, mengatakan kalangan warga tidak mampu yang menerima bansos semuanya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).
"Data DTKS ini setiap bulan kita lakukan verifikasi dan validasi ulang. Saat ini jumlah DTKS di Rejang Lebong mencapai 124.000 jiwa dan semuanya sudah mendapatkan bantuan sosial," katanya.
Dia menjelaskan DTKS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong itu saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi (verval), karena dari jumlah itu sudah ada yang berubah status dan dinilai tidak layak lagi mendapatkannya.
Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS tersebut, kata dia, dilakukan secara manual dan online oleh petugas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang bertugas pada 156 desa/kelurahan di Rejang Lebong.
Kalangan operator SIKS-NG itu, kata dia, selain bertugas melakukan verifikasi dan validasi, juga mengusulkan masyarakat yang rentan, miskin, layak dan tidak layaknya penerima bansos di masing-masing desa atau kelurahan.
Menurut dia, pengusulan data DTKS itu sendiri melalui desa/kelurahan dan ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan, sedangkan pihaknya hanya menghimpun saja dan kemudian jika sudah masuk dikirim ke pusat melalui aplikasi SIKS-NG.
Sejauh ini dari 124.000 jiwa yang masuk DTKS di Kabupaten Rejang Lebong sudah banyak yang dicoret karena setelah dilakukan verval sudah tidak layak lagi, dan para penerima bansos ini rumahnya diberikan stiker penerima bansos.
Kalangan warga Rejang Lebong yang masuk DTKS Kemensos itu sendiri sudah mendapatkan program bansos dari pemerintah pusat, baik itu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih dari 9.000 jiwa.
Selanjutnya untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako jumlahnya 17.000 KPM lebih, serta 90 ribuan lainnya penerima bantuan pengobatan gratis dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024