Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebut pemenuhan kebutuhan guru di wilayah itu dilakukan secara bertahap.
Kepala Dikbud Rejang Lebong Rezza Pakhlevie di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan daerah itu saat ini mengalami kekurangan guru mencapai 1.000 orang baik yang berstatus ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Penambahan guru ini kami usulkan secara bertahap tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, kalau terlalu banyak nanti akan berpengaruh terhadap anggaran pembangunan lainnya," kata dia.
Dia menjelaskan, untuk penambahan guru berstatus PPPK itu harus melihat dengan kemampuan keuangan daerah, karena penggajiannya menggunakan dana APBD. Sedangkan guru berstatus ASN berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah itu.
Jumlah guru berstatus ASN atau PNS di Kabupaten Rejang Lebong saat ini, kata dia, yang bertugas mengajar di TK, SD dan SMP tersebar dalam 15 kecamatan berkisar 1.800 orang.
Menurut dia, jumlah guru ASN ini setiap tahunnya terus berkurang karena ada yang meninggal dunia, pensiun maupun pindah tugas ke daerah lainnya, sementara itu penerimaan ASN sejak lima tahun belakangan tidak ada.
"Kalau Tahun 2023 yang pensiun ini sedikitnya ada 80 orang. Untuk Tahun 2024 ini juga tidak jauh berbeda, setiap bulan ada yang pensiun," terangnya.
Guna memenuhi kekurangan guru tersebut pihaknya sudah mengusulkan penambahan ke Pemkab Rejang Lebong baik melalui jalur seleksi CASN maupun PPPK.
Sebelumnya pada tahun 2022 daerah itu menerima kuota penerimaan PPPK sebanyak 141 orang, dan kemudian pada tahun 2023 mendapatkan kuota sebanyak 300 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Kepala Dikbud Rejang Lebong Rezza Pakhlevie di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan daerah itu saat ini mengalami kekurangan guru mencapai 1.000 orang baik yang berstatus ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Penambahan guru ini kami usulkan secara bertahap tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, kalau terlalu banyak nanti akan berpengaruh terhadap anggaran pembangunan lainnya," kata dia.
Dia menjelaskan, untuk penambahan guru berstatus PPPK itu harus melihat dengan kemampuan keuangan daerah, karena penggajiannya menggunakan dana APBD. Sedangkan guru berstatus ASN berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah itu.
Jumlah guru berstatus ASN atau PNS di Kabupaten Rejang Lebong saat ini, kata dia, yang bertugas mengajar di TK, SD dan SMP tersebar dalam 15 kecamatan berkisar 1.800 orang.
Menurut dia, jumlah guru ASN ini setiap tahunnya terus berkurang karena ada yang meninggal dunia, pensiun maupun pindah tugas ke daerah lainnya, sementara itu penerimaan ASN sejak lima tahun belakangan tidak ada.
"Kalau Tahun 2023 yang pensiun ini sedikitnya ada 80 orang. Untuk Tahun 2024 ini juga tidak jauh berbeda, setiap bulan ada yang pensiun," terangnya.
Guna memenuhi kekurangan guru tersebut pihaknya sudah mengusulkan penambahan ke Pemkab Rejang Lebong baik melalui jalur seleksi CASN maupun PPPK.
Sebelumnya pada tahun 2022 daerah itu menerima kuota penerimaan PPPK sebanyak 141 orang, dan kemudian pada tahun 2023 mendapatkan kuota sebanyak 300 orang.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024