Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu, berjanji untuk menanggapi dengan tegas pemogokan ribuan dokter magang yang telah berlangsung lebih dari dua minggu dan menolak perintah untuk kembali bekerja.
Yoon menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Kabinet di kompleks pemerintahan di Sejong, 113 kilometer selatan Seoul, di tengah tidak adanya tanda-tanda solusi dalam situasi buntu rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang, mulai tahun depan.
Baca juga: Dokter di Korsel mogok kerja dilaporkan ke polisi
"'Tindakan kolektif' para dokter adalah tindakan mengabaikan tugas sendiri dan menggoyahkan pondasi liberalisme dan supremasi hukum, ujarnya.
“Aksi kolektif ilegal yang menyandera nyawa masyarakat hanya dapat ditanggapi secara tegas sesuai dengan hukum dan prinsip,” kata dia melanjutkan.
Pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter magang dan dokter residen yang melakukan aksi mogok kerja, meskipun pemerintah berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka kembali bekerja pada Kamis lalu.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena mogok massal
Yoon mengatakan pemerintah akan mengumpulkan kekuatan di seluruh kementerian dan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk memastikan pemogokan itu tidak mengancam kehidupan masyarakat, atau menciptakan kesenjangan dalam layanan medis.
Kabinet Korsel akan menyetujui dana cadangan sebesar 128,5 miliar won (Rp1,5 miliar) untuk membantu menstabilkan operasi perawatan darurat melalui penugasan staf medis ke layanan medis penting, dan kompensasi bagi mereka yang tetap berdedikasi pada pekerjaan mereka.
Yoon juga berbicara tentang masalah pendidikan, dengan menyebutkan "Sekolah Neulbom", sebuah program terpadu penitipan dan pendidikan anak setelah sekolah, sebelum dan sesudah kelas dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam, mulai dijalankan dengan sungguh-sungguh di 2.741 sekolah dasar di seluruh negeri pada minggu ini.
Dia mengakui kemungkinan adanya kesulitan dalam menjalankan program ini tergantung pada wilayah dan sekolah, namun menekankan komitmennya untuk membangun "sistem penitipan anak negara," dan memperluas program sesuai rencana untuk siswa kelas dua tahun depan, dan semua siswa sekolah dasar dari kelas satu hingga kelas enam pada tahun 2026.
Baca juga: Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter
Saat ini, program tersebut hanya ditawarkan kepada siswa kelas satu.
Yoon lebih lanjut mencatat dimulainya latihan militer gabungan "Perisai Kebebasan" antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada minggu ini, dengan mengatakan bahwa program tersebut akan membantu mempersiapkan sekutu melawan ancaman nuklir Korea Utara, serta serangan dunia maya dan penyebaran disinformasi.
“Pada saat kemungkinan besar Korea Utara akan melakukan provokasi untuk mempengaruhi masyarakat kita menjelang pemilihan umum, latihan ini akan membantu kita mengkonfirmasi postur pertahanan gabungan yang kokoh dari aliansi Korea Selatan-AS,” katanya. Ia merujuk pada untuk pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 10 April.
Sumber : Yonhap
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Yoon menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Kabinet di kompleks pemerintahan di Sejong, 113 kilometer selatan Seoul, di tengah tidak adanya tanda-tanda solusi dalam situasi buntu rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang, mulai tahun depan.
Baca juga: Dokter di Korsel mogok kerja dilaporkan ke polisi
"'Tindakan kolektif' para dokter adalah tindakan mengabaikan tugas sendiri dan menggoyahkan pondasi liberalisme dan supremasi hukum, ujarnya.
“Aksi kolektif ilegal yang menyandera nyawa masyarakat hanya dapat ditanggapi secara tegas sesuai dengan hukum dan prinsip,” kata dia melanjutkan.
Pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah untuk menangguhkan izin medis ribuan dokter magang dan dokter residen yang melakukan aksi mogok kerja, meskipun pemerintah berjanji tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka jika mereka kembali bekerja pada Kamis lalu.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena mogok massal
Yoon mengatakan pemerintah akan mengumpulkan kekuatan di seluruh kementerian dan memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk memastikan pemogokan itu tidak mengancam kehidupan masyarakat, atau menciptakan kesenjangan dalam layanan medis.
Kabinet Korsel akan menyetujui dana cadangan sebesar 128,5 miliar won (Rp1,5 miliar) untuk membantu menstabilkan operasi perawatan darurat melalui penugasan staf medis ke layanan medis penting, dan kompensasi bagi mereka yang tetap berdedikasi pada pekerjaan mereka.
Yoon juga berbicara tentang masalah pendidikan, dengan menyebutkan "Sekolah Neulbom", sebuah program terpadu penitipan dan pendidikan anak setelah sekolah, sebelum dan sesudah kelas dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam, mulai dijalankan dengan sungguh-sungguh di 2.741 sekolah dasar di seluruh negeri pada minggu ini.
Dia mengakui kemungkinan adanya kesulitan dalam menjalankan program ini tergantung pada wilayah dan sekolah, namun menekankan komitmennya untuk membangun "sistem penitipan anak negara," dan memperluas program sesuai rencana untuk siswa kelas dua tahun depan, dan semua siswa sekolah dasar dari kelas satu hingga kelas enam pada tahun 2026.
Baca juga: Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter
Saat ini, program tersebut hanya ditawarkan kepada siswa kelas satu.
Yoon lebih lanjut mencatat dimulainya latihan militer gabungan "Perisai Kebebasan" antara Korea Selatan dan Amerika Serikat pada minggu ini, dengan mengatakan bahwa program tersebut akan membantu mempersiapkan sekutu melawan ancaman nuklir Korea Utara, serta serangan dunia maya dan penyebaran disinformasi.
“Pada saat kemungkinan besar Korea Utara akan melakukan provokasi untuk mempengaruhi masyarakat kita menjelang pemilihan umum, latihan ini akan membantu kita mengkonfirmasi postur pertahanan gabungan yang kokoh dari aliansi Korea Selatan-AS,” katanya. Ia merujuk pada untuk pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 10 April.
Sumber : Yonhap
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024