Mukomuko (Antara) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan menyiapkan wadah berupa organisasi bagi nelayan setempat pada 2016 untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan pusat.
"Pada 2016 kami buatkan wadahnya berupa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Organisasi ini memfasilitasi aspirasi nelayan," kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mukomuko Rahmad Hidayat di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan saat ini organisasi nelayan ini belum ada di daerah itu. Padahal di daerah lain sudah ada HNSI.
Dengan kepenggurusan HNSI yang lama di daerah itu, ia mengatakan, HNSI tersebut tidak aktif lagi karena tidak pernah berkoordinasi dengan instansi itu.
Selain itu, katanya, instansi itu tidak bisa bekerja sama lagi dengan HNSI yang sudah pernah terbentuk di daerah itu karena pengurusnya sudah terlibat politik praktis.
"Pengurus organisasi ini tidak boleh berpolitik praktis. Jadi harus ada HNSI yang baru di daerah ini," ujarnya.
Sementara pengurus HNSI, katanya, bukan dari pegawai negeri sipil (PNS) tetapi nelayan itu sendiri. Bisa juga yang bukan nelayan tetapi mengerti mengenai pekerjaan sebagai nelayan.
Ia mengatakan, organisasi ini lah yang akan membantu memfasilitasi nelayan di daerah itu termasuk memfasilitasi instansi itu dengan nelayan.
Berbagai kegiatan termasuk bantuan dari instansi itu, katanya, melalui organisasi ini. Agar bantuan tepat sasaran karena organisasi ini tidak memihak satu kelompok nelayan tetapi keseluruhan.
Selain itu, katanya, organisasi ini yang mengerti situasi dan kondisi nelayan di daerah itu.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Pada 2016 kami buatkan wadahnya berupa Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Organisasi ini memfasilitasi aspirasi nelayan," kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mukomuko Rahmad Hidayat di Mukomuko, Sabtu.
Ia mengatakan saat ini organisasi nelayan ini belum ada di daerah itu. Padahal di daerah lain sudah ada HNSI.
Dengan kepenggurusan HNSI yang lama di daerah itu, ia mengatakan, HNSI tersebut tidak aktif lagi karena tidak pernah berkoordinasi dengan instansi itu.
Selain itu, katanya, instansi itu tidak bisa bekerja sama lagi dengan HNSI yang sudah pernah terbentuk di daerah itu karena pengurusnya sudah terlibat politik praktis.
"Pengurus organisasi ini tidak boleh berpolitik praktis. Jadi harus ada HNSI yang baru di daerah ini," ujarnya.
Sementara pengurus HNSI, katanya, bukan dari pegawai negeri sipil (PNS) tetapi nelayan itu sendiri. Bisa juga yang bukan nelayan tetapi mengerti mengenai pekerjaan sebagai nelayan.
Ia mengatakan, organisasi ini lah yang akan membantu memfasilitasi nelayan di daerah itu termasuk memfasilitasi instansi itu dengan nelayan.
Berbagai kegiatan termasuk bantuan dari instansi itu, katanya, melalui organisasi ini. Agar bantuan tepat sasaran karena organisasi ini tidak memihak satu kelompok nelayan tetapi keseluruhan.
Selain itu, katanya, organisasi ini yang mengerti situasi dan kondisi nelayan di daerah itu.***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015