Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana rehabilitasi komprehensif untuk Jalur Gaza yang akan diterapkan setelah berakhirnya agresi Israel di daerah tersebut.
Dalam peluncuran rapat Platform Investasi Uni Eropa-Palestina keenam, Kamis (13/6), Mustafa juga mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap Gaza seusai gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai.
Mustafa mengatakan, pihaknya sudah menjalankan program reformasi yang penting dan menyeluruh di Palestina. Tahap pertama reformasi tersebut telah dijalankan sejak awal dirinya menjabat sebagai perdana menteri.
Baca juga: Indonesia minta Finlandia akui Palestina
"Kami akan melanjutkan dengan rencana reformasi berikutnya hingga akhir tahun ini dan reformasi tambahan di tahun depan," kata dia.
Perdana menteri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Uni Eropa kepada Palestina, khususnya atas semakin banyaknya negara Eropa yang memutuskan mengakui Palestina.
"Kami menghargai tindakan berani yang ditempuh banyak negara anggota Uni Eropa untuk mengakui Negara Palestina, dan kami berharap semakin banyak negara lain mengambil langkah yang sama," ucap PM Palestina.
Baca juga: China respons permintaan Hamas soal penjamin gencatan senjata
Ia menjelaskan, pengakuan tersebut menjadi penting di tengah upaya Palestina mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapinya, seperti agresi Israel ke Jalur Gaza, pemotongan dan pengalihan pemasukan pajak Palestina secara ilegal oleh Israel, serta serangan pemukim Israel di Tepi Barat.
Mustafa menyoroti keputusan Israel baru-baru ini untuk menahan pemasukan pajak Palestina, yang dipungutkan pihak Israel untuk Palestina berdasarkan perjanjian tertulis, sebagai pelanggaran atas kesepakatan.
"Apabila dana tersebut tidak diserahkan kepada kami, berarti kesepakatan yang ada telah dilanggar," ucap dia.
Baca juga: PM Qatar bertekad jembatani Hamas-Israel untuk capai gencatan senjata
Oleh karena itu, ia berharap supaya komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, dapat memainkan perannya untuk menekan Israel.
"Kami mengandalkan Uni Eropa dan rekanan lain untuk memberi tekanan politik dan ekonomi supaya Israel mematuhi kesepakatan yang ditandatanganinya," kata Mustafa.
Selain PM Mustafa, peluncuran rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Lingkungan Eropa dan Negosiasi Perluasan Uni Eropa Gert-Jan Koopman dan Waki Presiden Bank Investasi Eropa Gelsomina Vigliotti.
Sumber: WAFA
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Dalam peluncuran rapat Platform Investasi Uni Eropa-Palestina keenam, Kamis (13/6), Mustafa juga mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap Gaza seusai gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai.
Mustafa mengatakan, pihaknya sudah menjalankan program reformasi yang penting dan menyeluruh di Palestina. Tahap pertama reformasi tersebut telah dijalankan sejak awal dirinya menjabat sebagai perdana menteri.
Baca juga: Indonesia minta Finlandia akui Palestina
"Kami akan melanjutkan dengan rencana reformasi berikutnya hingga akhir tahun ini dan reformasi tambahan di tahun depan," kata dia.
Perdana menteri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Uni Eropa kepada Palestina, khususnya atas semakin banyaknya negara Eropa yang memutuskan mengakui Palestina.
"Kami menghargai tindakan berani yang ditempuh banyak negara anggota Uni Eropa untuk mengakui Negara Palestina, dan kami berharap semakin banyak negara lain mengambil langkah yang sama," ucap PM Palestina.
Baca juga: China respons permintaan Hamas soal penjamin gencatan senjata
Ia menjelaskan, pengakuan tersebut menjadi penting di tengah upaya Palestina mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapinya, seperti agresi Israel ke Jalur Gaza, pemotongan dan pengalihan pemasukan pajak Palestina secara ilegal oleh Israel, serta serangan pemukim Israel di Tepi Barat.
Mustafa menyoroti keputusan Israel baru-baru ini untuk menahan pemasukan pajak Palestina, yang dipungutkan pihak Israel untuk Palestina berdasarkan perjanjian tertulis, sebagai pelanggaran atas kesepakatan.
"Apabila dana tersebut tidak diserahkan kepada kami, berarti kesepakatan yang ada telah dilanggar," ucap dia.
Baca juga: PM Qatar bertekad jembatani Hamas-Israel untuk capai gencatan senjata
Oleh karena itu, ia berharap supaya komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, dapat memainkan perannya untuk menekan Israel.
"Kami mengandalkan Uni Eropa dan rekanan lain untuk memberi tekanan politik dan ekonomi supaya Israel mematuhi kesepakatan yang ditandatanganinya," kata Mustafa.
Selain PM Mustafa, peluncuran rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Lingkungan Eropa dan Negosiasi Perluasan Uni Eropa Gert-Jan Koopman dan Waki Presiden Bank Investasi Eropa Gelsomina Vigliotti.
Sumber: WAFA
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024