Ketua DPR RI ajak anggota P20 akhiri perang di Palestina

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para anggota G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 yang digelar di Brasil, Amerika Selatan, untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina, serta memberikan bantuan kemanusiaan.

"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Ia berpandangan gencatan senjata sudah sangat diperlukan, dan semua bisa memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," kata Puan.

Baca juga: Donald Trump menang, warga Palestina tetap menderita: Penduduk Gaza ragukan pemilu AS redakan genosida Israel

Sebagai negara-negara dengan perekonomian terdepan, kata Puan, G20 disebut harus mampu mengambil tindakan berani dalam memimpin dengan memberi contoh memperbaiki fokus dan prioritas dunia.

Pada saat yang sama, lanjut dia, berbagai krisis di dunia juga menuntut perhatian bersama.

"Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan," ucap dia.

Dalam sebuah sesi yang mengangkat tema 'Peran Parlemen Dalam Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan', Puan pun mengingatkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menandakan visi besar yaitu komitmen terhadap masa depan yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan.

Baca juga: Indonesia-Singapura serukan penghentian kekerasan di Timur Tengah

Meski begitu, pencapaian SDGs menghadapi tantangan besar di mana ketegangan geopolitik, kelaparan, kesenjangan, dan krisis iklim semakin meningkat.

"Banyak negara berkembang menderita karena beban utang yang sangat besar. Komitmen untuk mencapai seluruh agenda pembangunan pada tahun 2030 telah dirusak oleh berbagai kejadian yang tidak menguntungkan," ucap Puan.

Ia juga menyoroti perang di Ukraina, krisis politik di Myanmar, serta bombardir dan serangan Israel yang tiada henti di Gaza, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.

Puan mengatakan jam terus berdetak dan kelambanan seharusnya tidak dapat diterima.

Menurutnya, kemunduran yang mengancam pencapaian SDGs ini harus diatasi sekarang dengan cara kolektif. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menuntut partisipasi penuh Parlemen untuk menjadi agen perubahan untuk mencapai semua tujuan.

Baca juga: DK PBB gelar sidang darurat soal serangan Israel terhadap Iran

"Parlemen harus menggunakan kewenangannya secara efektif untuk mengadopsi undang-undang yang relevan yang menjunjung tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujar Puan.

Parlemen setiap negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai SDGs.

Selain itu, lanjut Puan, parlemen juga harus merumuskan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menghasilkan pertumbuhan tinggi dan sekaligus tidak menambah kesenjangan.

"Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs tepat waktu. SDGs sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045," ucapnya.

Namun, disampaikan Puan, upaya nasional saja tidak cukup karena tindakan global sangat diperlukan.

Oleh karenanya, diplomasi parlemen seperti P20 ini disebut memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama global untuk mengatasi permasalahan besar abad ke-21.

"Parlemen negara-negara anggota G20 perlu berkontribusi dalam membangun tiga pendorong pembangunan yaitu keuangan, iklim, dan perdamaian. Mereka menjadi penggerak untuk mencapai kemajuan dalam implementasi SDGs," kata Puan.