Bengkulu (Antara) - Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Indonesia (Planas PRB) menetapkan Provinsi Bengkulu dan Jawa Timur sebagai percontohan program penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat daerah yang diinisiasi bersama Kementerian Luar Negeri Jepang.
Manajer Program Planas PRB, Susilo Budhi Sulistyo di Bengkulu, Rabu mengatakan program itu memiliki tiga capaian, yakni penguatan kapasitas forum, membangun sinergi lembaga usaha dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana dan pengelolaan pengetahuan.
"Respons dan partisipasi parapihak termasuk kalangan swasta di Bengkulu sangat bagus dan ini bisa jadi contoh untuk daerah lain," kata Susilo saat diskusi bertajuk "Bincang Bencana dengan Dunia Usaha" yang digelar FPRB Bengkulu di Kota Bengkulu.
Selama ini, menurut Susilo, sebagian kalangan swasta sudah terlibat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, namun peran tersebut perlu ditingkatkan.
Tidak kalah penting, menurutnya, membagi pengetahuan dan pengalaman tentang kolaborasi yang terjadi antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
Saat ini, kata dia, terdapat 19 forum pengurangan risiko bencana di seluruh Indonesia dengan kapasitas yang berbeda-beda.
Forum tersebut beranggotakan lembaga yang berkaitan dengan kebencanaan antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Palang Merah Indonesia (PMI), Perguruan Tinggi, Taruna Siaga Bencana, organisasi nonpemerintah, swasta, hingga kalangan media.
Capaian program yang juga didukung oleh "Asia Pacific Alliance for Disaster Management" itu, menurutnya, akan terukur melalui keterlibatan dan partisipasi anggota FPRB dalam setiap kegiatan forum tersebut.
Parameter lainnya adalah semakin banyak warga yang memahami tentang pengurangan risiko bencana dan kapasitas dari forum di satu daerah dapat dibagi ke daerah lain.
"Yang paling menentukan adalah saat bencana terjadi, jumlah korban dapat diminimalisir," katanya.
Koordinator FPRB Bengkulu, Ali Akbar mengatakan pelaku usaha memiliki posisi strategis dalam kebencanaan, sehingga keterlibatan mereka menjadi penting. Pertemuan bergulir yang digelar FPRB dengan berbagai kalangan, termasuk dunia usaha bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Bengkulu merupakan daerah rawan bencana.
"Kami membangun kesamaan sudut pandang tentang potensi bencana yang ada di Bengkulu, kemudian membahas mekanisme apa yang bisa dibangun bersama untuk kegiatan PRB," ucapnya.
Muaranya, kata Ali, akan ada kesepakatan tentang mekanisme kerja sama dan pembagian peran yang menjadi panduan bersama dalam kegiatan pra-bencana, tanggap darurat hingga pasca-bencana.
Tim Pemetaan Risiko Bencana Provinsi Bengkulu pada 2010 menetapkan sembilan ancaman bencana alam berpotensi melanda daerah itu yakni gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, kekeringan dan abrasi.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Manajer Program Planas PRB, Susilo Budhi Sulistyo di Bengkulu, Rabu mengatakan program itu memiliki tiga capaian, yakni penguatan kapasitas forum, membangun sinergi lembaga usaha dan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana dan pengelolaan pengetahuan.
"Respons dan partisipasi parapihak termasuk kalangan swasta di Bengkulu sangat bagus dan ini bisa jadi contoh untuk daerah lain," kata Susilo saat diskusi bertajuk "Bincang Bencana dengan Dunia Usaha" yang digelar FPRB Bengkulu di Kota Bengkulu.
Selama ini, menurut Susilo, sebagian kalangan swasta sudah terlibat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, namun peran tersebut perlu ditingkatkan.
Tidak kalah penting, menurutnya, membagi pengetahuan dan pengalaman tentang kolaborasi yang terjadi antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
Saat ini, kata dia, terdapat 19 forum pengurangan risiko bencana di seluruh Indonesia dengan kapasitas yang berbeda-beda.
Forum tersebut beranggotakan lembaga yang berkaitan dengan kebencanaan antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Palang Merah Indonesia (PMI), Perguruan Tinggi, Taruna Siaga Bencana, organisasi nonpemerintah, swasta, hingga kalangan media.
Capaian program yang juga didukung oleh "Asia Pacific Alliance for Disaster Management" itu, menurutnya, akan terukur melalui keterlibatan dan partisipasi anggota FPRB dalam setiap kegiatan forum tersebut.
Parameter lainnya adalah semakin banyak warga yang memahami tentang pengurangan risiko bencana dan kapasitas dari forum di satu daerah dapat dibagi ke daerah lain.
"Yang paling menentukan adalah saat bencana terjadi, jumlah korban dapat diminimalisir," katanya.
Koordinator FPRB Bengkulu, Ali Akbar mengatakan pelaku usaha memiliki posisi strategis dalam kebencanaan, sehingga keterlibatan mereka menjadi penting. Pertemuan bergulir yang digelar FPRB dengan berbagai kalangan, termasuk dunia usaha bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Bengkulu merupakan daerah rawan bencana.
"Kami membangun kesamaan sudut pandang tentang potensi bencana yang ada di Bengkulu, kemudian membahas mekanisme apa yang bisa dibangun bersama untuk kegiatan PRB," ucapnya.
Muaranya, kata Ali, akan ada kesepakatan tentang mekanisme kerja sama dan pembagian peran yang menjadi panduan bersama dalam kegiatan pra-bencana, tanggap darurat hingga pasca-bencana.
Tim Pemetaan Risiko Bencana Provinsi Bengkulu pada 2010 menetapkan sembilan ancaman bencana alam berpotensi melanda daerah itu yakni gempa bumi, tsunami, banjir, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, kekeringan dan abrasi.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016