Gubernur Bengkulu minta BKKBN fokus penggarapan wilayah

Bengkulu (Antara-IPKB) - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti minta dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, agar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus penggarapan wilayah.

Penggarapan berdasarkan wilayah itu menyesuaikan dengan kondisi kependudukan  tiap daerah, kata Ridwan Mukti ketika menerima kunjungan kerja sejumlah pimpinan BKKBN Provinsi Bengkulu di kantornya, Jumat 2/4 awal pekan lalu.

Sehingga dapat mengangkat kembali gaung dan keberhasilan program KB dimasa datang. Dengan gebyarnya progam KB di tengah masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah itu, kata Ridwan Mukti di kantornya ketika menerima kunjungan kerja Kepala BKKBN Bengkulu Maryana bersama sejumlah pejabat eselon III dilingkungan BKKBN akhir pekan baru ini.

Penggrapan berdasarkan peta kependudukan tiap wilayah itu bagian dari strategi dalam  akselerasi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.

Selain pemetaan wilayah tentang kependudukan, untuk dapat mengangkat lagi gaung dan keberhasilan program tersebut, juga diperlukan keterlibatan banyak sektor, ujarnya.

Ditempat terpisah, Kepala BKKBN Bengkulu Maryana mengatakan, menindak lanjuti hasil audiensi bersama gubernur pada pekan lalu itu, pihaknya segera menganalisis persoalan kependudukan  tiap daerah kabupaten/kota agar menjadi konsep dasar kependudukan.

"Hasil analisis kependudukan itu segera kita sampaikan kepada gubernur." 

Sebab, permasalahan kependudukan ditiap wilayah itu berbeda, katanya. Dengan demikian maka pelaksanaan program KKBPK dapat menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat, katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan program KKBPK yang diamanatkan UU No.52/2009 Tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga. BKKBN fokus dalam menurunkan kuantitas, pembangunan kualitas, dan pesebaran atau mobilitas penduduk.

Melalui analisis kependudukan, akan mendapatkan data tentang kuantitas, pesebaran dan kualitas penduduk tiap daerah dan penyebabnya.

Menurut dia, program yang diemban lembaga dipimpinnya itu relevan dalam mendorong terwujudnya program pemerintah provinsi untuk mengurangi kemiskinan dan kematian bayi.

Untuk diketahui dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembangunan kependudukan, dimana angka kemiskinan di Bengkulu tidak beranjak berkurang yang terus berada pada angka 17 persen lebih. 

Selain masalah kemiskinan, persoalan lain terhadap program kependudukan yakni angka kematian bayi.

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate – IMR) adalah jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu.

Sebagai acuan awal tentang kondisi kependudukan di Bengkulu, kata Maryana, berdasarkan hasil sebuah lembaga survei SDKI 2012 terdapat 198 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam masa 10 tahun sebelum survei dari ibu yang latar pendidikannya tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. 

Sedangkan angka kematian bayi dari ibu dengan latar belakang pendidikan tamat SMA/perguruan tinggi angka kematian bayi sebesar 43 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Dan terdapat 57 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam masa 10 tahun sebelum survei dengan latar belakang ibu melahirkan di bawah umur 20 tahun. Sedangkan pada kelompok ibu melahirkan umur 20-29 tahun dan 30-39 tahun, kematian bayi secara berurutan sebesar 24 dan 29 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.(rs)