Widati: Pembangunan kependudukan perlu koordinasi lintas sektor

Bengkulu(Antara-IPKB) - Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN RI, Widati dalam pertemuan koordinasi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Bengkulu mengatakan, bahwa untuk dapat ditemukannya solusi dalam mengatasi permasalah kependudukan, diperlukan koordinasi secara lintas sektor.

Dalam hal ini, dibutuhkan partisifasi LPPM untuk membuat dan menyajikan hasil kajian akademis terhadap permasalahan dan kondisi kependudukan.

Kajian dan analisa yang memuat isu-isu strategis kependudukan sebagai rujukan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan kependudukan.

Koordinasi diperlukan, kata Widati untuk guna menyatukan pemahaman melalui kajian-kajian secara akademis terhadap masalah kependudukan, ujarnya di Bengkulu akhir pekan ketiga April baru ini.

Menurut Widati dalam kajian dan analisa kependudukan terlebih dahulu perlu diketahui masalah kependudukan saat ini, ujarnya.

"Situasi kependudukan di Indonesia, yang mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang masih rendah, dan penyebaran penduduk yang tidak merata berdampak pada aspek kehidupan sosial ekonomi, lingkungan, serta politik dan pertahanan keamanan."

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia 2010 masih mencapai 4,5 juta jiwa /tahun.  

Dari persoalan jumlah penduduk, telah terjadi pergeseran  struktur umur. SP 2010, kelompok umur 15-64 tahun sebagai usia produktif mencapai 66 persen. Angka sebesar itu mengalami pertumbuhan mencapai 4 persen dari SP 2000 yang hanya 65,3 persen, sebut Widati.

Ia menambahkan, pada waktu yang sama, SP 2010 kelompok umur 10-24 tahun mencapai 63 juta jiwa lebih. Telah terjadi peningkatan sebanyak tiga juta jiwa dari SP 2000 yang mencatat 60,8 juta jiwa.

Implikasi pergeseran struktur umur, kelompok lansia memerlukan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan. Sedangkan terhadap kelompok angkatan kerja memerlukan pendidikan, keterampilan dan penyediaan lapangan kerja. Dan pada kelompok umur balita serta kelompok usia sekolah memerlukan pendidikan serta kesehatan.

Melihat pertumbuhan penduduk dan kondisinya itu, kata Widati perlu dimilikinya kajian dampak kependudukan. Kajian-kajian itu untuk menilai dapak positif dan negatif dari hubungan timbal balik situasi masalah kependudukan.

Ia menambahkan, dalam analisis dampak kependudukan itu perlu kajian yang memprioritaskan isu strategis yang tepat dan relevan.

Dengan demikian itu dapat mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Sehingga dapat menempatkan penduduk sebagai modal dasar serta faktor dominan pembangunan, pungkasnya. (rs)