Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengharapkan Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di tanah air.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang APTI Pamekasan Samukrah menyatakan pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan.
APTI juga berharap Presiden tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir.
"Untuk melindungi ekosistem pertembakauan nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, kami meminta Presiden menolaknya," ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat.
Samukrah juga berharap, Presiden meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Menurut dia, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan Homaidi menambahkan, permintaan pasar akan tembakau tidak pernah surut, sehingga produksinya dituntut untuk selalu optimal demi terpenuhinya permintaan pasar baik domestik maupun internasional.
"Bagi Indonesia tembakau memiliki tempat tersendiri, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk turun tangan, mengatur bagaimana mekanisme dan regulasi yang tepat agar pertembakauan nasional tetap menjadi sektor yang strategis tak hanya bagi negara namun juga bagi pelaku-pelaku lainnya," katanya.
Homaidi mengatakan, target-target yang bisa dilakukan, di antaranya peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta revitalisasi industri hasil tembakau melalui dinas-dinas terkait baik berupa bantuan sarana dan prasarana.
Dalam sektor on farm, katanya pula, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah selaras dengan apa yang diamanatkan pusat, yaitu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan baik materiil maupun skill.
Sementara, sektor off farm kebijakan dan program pemerintah terus berfokus pada perbaikan dan peningkatan daya saing industrialisasi tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang nantinya juga ditujukan mendorong berkembangnya sektor hulu.
"Oleh karena itu, inilah momentum Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih untuk memiliki keberpihakan terhadap ekosistem pertembakauan yang selama ini berkontribusi nyata bagi negara," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Ketua Dewan Pimpinan Cabang APTI Pamekasan Samukrah menyatakan pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan.
APTI juga berharap Presiden tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir.
"Untuk melindungi ekosistem pertembakauan nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, kami meminta Presiden menolaknya," ujarnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat.
Samukrah juga berharap, Presiden meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Menurut dia, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan itu akan memberikan dampak berganda bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.
Sedangkan Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan Homaidi menambahkan, permintaan pasar akan tembakau tidak pernah surut, sehingga produksinya dituntut untuk selalu optimal demi terpenuhinya permintaan pasar baik domestik maupun internasional.
"Bagi Indonesia tembakau memiliki tempat tersendiri, sehingga pemerintah dirasa perlu untuk turun tangan, mengatur bagaimana mekanisme dan regulasi yang tepat agar pertembakauan nasional tetap menjadi sektor yang strategis tak hanya bagi negara namun juga bagi pelaku-pelaku lainnya," katanya.
Homaidi mengatakan, target-target yang bisa dilakukan, di antaranya peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta revitalisasi industri hasil tembakau melalui dinas-dinas terkait baik berupa bantuan sarana dan prasarana.
Dalam sektor on farm, katanya pula, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah selaras dengan apa yang diamanatkan pusat, yaitu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan baik materiil maupun skill.
Sementara, sektor off farm kebijakan dan program pemerintah terus berfokus pada perbaikan dan peningkatan daya saing industrialisasi tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang nantinya juga ditujukan mendorong berkembangnya sektor hulu.
"Oleh karena itu, inilah momentum Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih untuk memiliki keberpihakan terhadap ekosistem pertembakauan yang selama ini berkontribusi nyata bagi negara," katanya lagi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024