Bengkulu (Antara) Para nelayan di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu mengkhawatirkan dampak pencemaran dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 200 Megawatt yang akan dibangun investor asal Tiongkok di kompleks Pelabuhan Pulai Baai.
"Warga mulai bertanya-tanya apa dampak pencemaran pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai, terutama untuk wilayah penangkapan ikan," kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Sepang, Hamidin di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan lokasi pembangunan PLTU yang berada di kompleks pelabuhan dikhawatirkan mengganggu zona tangkap nelayan di wilayah itu.
Selama ini menurutnya, nelayan tradisional di wilayah itu mencari ikan di perairan berjarak 2 mil dari daratan.
Kalau dalam proses operasinya PLTU akan membuang limbah ke laut maka akan merugikan nelayan tradisional, ucapnya.
Hamidin menambahkan dari 6.000 jiwa penduduk Kelurahan Teluk Sepang, hampir 40 persen berprofesi sebagai nelayan dan sisanya berkebun dan buruh di Pelabuhan Pulau Baai.
Meski sudah dua kali mengikuti sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTU di wilayah itu, Hamidin mengatakan belum mengetahui dampak pencemaran dari pembangunan pembangkit listrik tersebut.
Pihak penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menurut dia tidak memaparkan secara rinci dampak pembangunan PLTU yang lokasinya hanya berjarak 2 kilometer dari permukiman mereka.
Belum lagi dampak pencemaran udara dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap, kami cemas kalau harus menghirup asap setiap hari, katanya.
Sebelumnya, perusahaan swasta PT Tenaga Listrik Bengkulu menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT Pelindo II tentang rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU berdaya 2 x 100 Mw di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim mengatakan, pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020. Batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.**1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Warga mulai bertanya-tanya apa dampak pencemaran pembangunan PLTU di kompleks Pelabuhan Pulau Baai, terutama untuk wilayah penangkapan ikan," kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Sepang, Hamidin di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan lokasi pembangunan PLTU yang berada di kompleks pelabuhan dikhawatirkan mengganggu zona tangkap nelayan di wilayah itu.
Selama ini menurutnya, nelayan tradisional di wilayah itu mencari ikan di perairan berjarak 2 mil dari daratan.
Kalau dalam proses operasinya PLTU akan membuang limbah ke laut maka akan merugikan nelayan tradisional, ucapnya.
Hamidin menambahkan dari 6.000 jiwa penduduk Kelurahan Teluk Sepang, hampir 40 persen berprofesi sebagai nelayan dan sisanya berkebun dan buruh di Pelabuhan Pulau Baai.
Meski sudah dua kali mengikuti sosialisasi tentang rencana pembangunan PLTU di wilayah itu, Hamidin mengatakan belum mengetahui dampak pencemaran dari pembangunan pembangkit listrik tersebut.
Pihak penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menurut dia tidak memaparkan secara rinci dampak pembangunan PLTU yang lokasinya hanya berjarak 2 kilometer dari permukiman mereka.
Belum lagi dampak pencemaran udara dari pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap, kami cemas kalau harus menghirup asap setiap hari, katanya.
Sebelumnya, perusahaan swasta PT Tenaga Listrik Bengkulu menandatangani nota kesepahaman bersama dengan PT Pelindo II tentang rencana pembangunan dan pengoperasian PLTU berdaya 2 x 100 Mw di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu.
Presiden Komisaris PT Tenaga Listrik Bengkulu, Petrus Halim mengatakan, pembangunan konstruksi ditargetkan mulai awal 2017 dan siap menyala pada 2020. Batu bara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tersebut sebanyak 1 juta ton per tahun yang dipenuhi dari produksi batu bara lokal Bengkulu.**1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016