Bengkulu (Antara) - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih meminta pemerintah mempercepat redistribusi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria guna mewujudkan kedaulatan pangan.
"Petani adalah ujung tombak kedaulatan pangan, maka hak petani atas tanah harus dipenuhi," kata Hendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektare tanah untuk petani merupakan langkah positif untuk mewujudkan reformasi agraria.
Hak petani atas tanah menurutnya akan menjadi kunci untuk mengamankan pangan di masa mendatang.
"Salah satu krisis yang diprediksi terjadi di masa mendatang adalah krisis pangan, karena itu pemerintah harus serius," ucapnya.
Selain untuk mengamankan pangan, hak petani atas lahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Henry mengatakan, Sensus Pertanian pada 2013 menyebutkan bahwa mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,3 hektare per kepala keluarga.
Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 14,62 juta atau sekitar 56 persen adalah petani gurem.
"Dalam kerangka inilah redistribusi tanah menjadi kunci untuk pembangunan perdesaan," katanya.
Presiden Joko Widodo memprogramkan redistribusi tanah 9 juta hektare tanah dan 12,7 juta hektare perhutanan sosial sebagai bagian dari Nawa Cita.
Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Beni Ardiansyah mengatakan distribusi lahan ke petani bagian dari solusi penyelesaian konflik agraria di Tanah Air, termasuk di Provinsi Bengkulu.
"Sebab ancaman konflik sosial akibat sengketa lahan di beberapa daerah semakin tinggi, bahkan di beberapa daerah memakan korban jiwa," katanya.
Khusus di Bengkulu kata dia ada 21 titik konflik akibat sengketa lahan karena masuknya pertambangan dan perkebunan besar yang meminggirkan masyarakat.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera merealiasikan program Pembangunan Nasional 2015-2019 di mana pemerintah menarget alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare kepada masyarakat serta distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektare.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Petani adalah ujung tombak kedaulatan pangan, maka hak petani atas tanah harus dipenuhi," kata Hendri di Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektare tanah untuk petani merupakan langkah positif untuk mewujudkan reformasi agraria.
Hak petani atas tanah menurutnya akan menjadi kunci untuk mengamankan pangan di masa mendatang.
"Salah satu krisis yang diprediksi terjadi di masa mendatang adalah krisis pangan, karena itu pemerintah harus serius," ucapnya.
Selain untuk mengamankan pangan, hak petani atas lahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Henry mengatakan, Sensus Pertanian pada 2013 menyebutkan bahwa mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,3 hektare per kepala keluarga.
Dari total 26,14 juta rumah tangga petani di Indonesia, 14,62 juta atau sekitar 56 persen adalah petani gurem.
"Dalam kerangka inilah redistribusi tanah menjadi kunci untuk pembangunan perdesaan," katanya.
Presiden Joko Widodo memprogramkan redistribusi tanah 9 juta hektare tanah dan 12,7 juta hektare perhutanan sosial sebagai bagian dari Nawa Cita.
Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Beni Ardiansyah mengatakan distribusi lahan ke petani bagian dari solusi penyelesaian konflik agraria di Tanah Air, termasuk di Provinsi Bengkulu.
"Sebab ancaman konflik sosial akibat sengketa lahan di beberapa daerah semakin tinggi, bahkan di beberapa daerah memakan korban jiwa," katanya.
Khusus di Bengkulu kata dia ada 21 titik konflik akibat sengketa lahan karena masuknya pertambangan dan perkebunan besar yang meminggirkan masyarakat.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera merealiasikan program Pembangunan Nasional 2015-2019 di mana pemerintah menarget alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare kepada masyarakat serta distribusi lahan pertanian seluas 9 juta hektare.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016