Mukomuko (Antarabengkulu.com) - Bidang Peternakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) setempat dari sektor peternakan di daerah ini.
"Yang sedang dirintis sekarang ini adalah PAD dari retribusi pelayanan inseminasi buatan," kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko Jumadi, di Mukomuko, Minggu (6/6).
Pihaknya akan membentuk unit pelayanan teknis daerah (UPTD) di setiap pusat kesehatan hewan (puskeswan) yang tersebar di 15 kecamatan di Mukomuko.
Menurutnya, UPTD inilah yang mewakili dinas setempat dalam menarik retribusi untuk setiap kali pelayanan inseminasi buatan (IB) kepada warga setempat.
Sedangkan besaran retribusinya, ia mengatakan, harus ditetapkan lalu dibuatkan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda).
"Kalau bisa penarikan PAD dari jasa pelayanan IB dibuatkan perda, sehingga menjadi dasar hukum bagi petugas menarik retribusi," ujarnya pula.
Dia nenyebutkan, PAD dari sektor peternakan yang sudah berjalan saat ini dari rumah potong hewan di Desa Pasar Sebelah dengan target PAD tahun ini sebesar Rp12 juta.
Menurutnya, target PAD dari RPH itu sulit untuk dicapai RPH di Desa Pasar Sebelah yang baru beroperasi tahun ini, dengan fasilitas penunjang di RPH tersebut masih terbatas.
Upaya mencapai target PAD sebesar itu, katanya lagi, harus lebih banyak lagi sapi dan hewan ternak lain yang dipotong di RPH tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Yang sedang dirintis sekarang ini adalah PAD dari retribusi pelayanan inseminasi buatan," kata Kabid Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko Jumadi, di Mukomuko, Minggu (6/6).
Pihaknya akan membentuk unit pelayanan teknis daerah (UPTD) di setiap pusat kesehatan hewan (puskeswan) yang tersebar di 15 kecamatan di Mukomuko.
Menurutnya, UPTD inilah yang mewakili dinas setempat dalam menarik retribusi untuk setiap kali pelayanan inseminasi buatan (IB) kepada warga setempat.
Sedangkan besaran retribusinya, ia mengatakan, harus ditetapkan lalu dibuatkan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda).
"Kalau bisa penarikan PAD dari jasa pelayanan IB dibuatkan perda, sehingga menjadi dasar hukum bagi petugas menarik retribusi," ujarnya pula.
Dia nenyebutkan, PAD dari sektor peternakan yang sudah berjalan saat ini dari rumah potong hewan di Desa Pasar Sebelah dengan target PAD tahun ini sebesar Rp12 juta.
Menurutnya, target PAD dari RPH itu sulit untuk dicapai RPH di Desa Pasar Sebelah yang baru beroperasi tahun ini, dengan fasilitas penunjang di RPH tersebut masih terbatas.
Upaya mencapai target PAD sebesar itu, katanya lagi, harus lebih banyak lagi sapi dan hewan ternak lain yang dipotong di RPH tersebut.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016