Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tahun depan akan menerima kucuran dana hibah dari pemerintah pusat untuk penanggulangan dampak bencana alam senilai Rp24 miliar.
Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong Shalahuddin usai acara rakor percepatan pelaksanaan kegiatan BPBD bersumber hibah BNPB tahun 2025 di Pemkab Rejang Lebong, Selasa, mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu telah mengajukan usulan permintaan bantuan penanggulangan infrastruktur yang rusak akibat terkena bencana alam dalam beberapa titik di daerah itu ke BNPB.
"Alhamdulillah pada tahun 2025 kita akan mendapatkan bantuan hibah dari BNPB sebesar Rp24,4 miliar, dari total yang kita usulkan sebelumnya mencapai Rp26 miliar," kata dia.
Shalahuddin menjelaskan dana rekonstruksi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tersebut sangat dinantikan Pemkab Rejang Lebong mengingat infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang terjadi beberapa tahun belakangan belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah itu.
Menurut dia, pengajuan proposal permintaan bantuan ke BNPB yang diajukan Pemkab Rejang Lebong itu tidaklah mudah, butuh waktu yang cukup lama karena harus dilakukan survei oleh pihak BNPB guna mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya.
Dana hibah BNPB yang akan diterima Kabupaten Rejang Lebong ini, kata dia, untuk kegiatan perbaikan drainase lingkungan Kelurahan Pasar Baru, perbaikan jalan penghubung Desa Tasik Malaya, rekonstruksi jembatan Air Duku Desa Duku Ulu, rekonstruksi jembatan Dusun 3 Desa Trans Taktoi Kecamatan Padang Ulak Tanding.
Kemudian rekonstruksi jembatan Trans 25 Desa Pal VII, rekonstruksi jembatan Desa Dusun Sawah, rekonstruksi jembatan Desa Cawang Lama, Kecamatan Selupu Rejang, serta rekonstruksi saluran irigasi Desa Tanjung Agung di Kecamatan Sindang Beliti Ulu.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Rejang Lebong Noviansyah mengatakan rakor percepatan pelaksanaan kegiatan BPBD bersumber hibah BNPB tahun 2025 ini bertujuan untuk membuat komitmen antar lintas sektor terkait bantuan yang akan diterima daerah itu.
Kegiatan rakor yang dilaksanakan pihaknya itu, tambah dia, juga untuk menginventarisasi persyaratan yang dibutuhkan serta mengantisipasi kendala-kendala yang akan dihadapi pada kegiatan yang direncanakan sudah berjalan pada awal 2025.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024