Mukomuko (Antara) - Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menargetkan tahun 2017 sebagian warga setempat atau sekitar 64 persen dari sebanyak 171.882 jiwa memiliki jaminan kesehatan nasional.
"Pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menentukan jumlah warga setempat yang mendapat jaminan kesehatan nasional, tetapi kami memberi masukan untuk target tahun 2017 sekitar 64 persen," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Namun, katanya, tahun 2019 pemerintah memprogramkan seluruh warga memiliki jaminan kesehatan nasional.
Ia menyebutkan, tahun ini baru sebesar 40,2 persen warga masyarakat di daerah itu yang memiliki jaminan kesehatan.
Masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan tersebut, katanya, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang duli peserta asuransi kesehatan (Askes), sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Termasuk, katanya, warga miskin di daerah itu yang sebelumnya berobat gratis menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Termasuk warga yang telah mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujarnya.
Namun, katanya, sebelum seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan nasional, instansi itu tetap mengusulkan anggaran jaminan kesehatan daerah untuk warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
Tahun ini, katanya, pemerintah setempat menyiapkan anggaran jamkesda sebesar Rp1,5 miliar untuk biaya berobat gratis warga miskin di daerah itu.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya menentukan jumlah warga setempat yang mendapat jaminan kesehatan nasional, tetapi kami memberi masukan untuk target tahun 2017 sekitar 64 persen," kata Kabid Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Mukomuko Khairul Saleh, di Mukomuko, Rabu.
Namun, katanya, tahun 2019 pemerintah memprogramkan seluruh warga memiliki jaminan kesehatan nasional.
Ia menyebutkan, tahun ini baru sebesar 40,2 persen warga masyarakat di daerah itu yang memiliki jaminan kesehatan.
Masyarakat yang telah memiliki jaminan kesehatan tersebut, katanya, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) yang duli peserta asuransi kesehatan (Askes), sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
Termasuk, katanya, warga miskin di daerah itu yang sebelumnya berobat gratis menggunakan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
"Termasuk warga yang telah mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujarnya.
Namun, katanya, sebelum seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan nasional, instansi itu tetap mengusulkan anggaran jaminan kesehatan daerah untuk warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
Tahun ini, katanya, pemerintah setempat menyiapkan anggaran jamkesda sebesar Rp1,5 miliar untuk biaya berobat gratis warga miskin di daerah itu.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016