Bengkulu (Antara) - Sejumlah aktivis lingkungan berunjukrasa di depan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu mendesak pemerintah menutup investasi energi tak terbarukan bersumber dari batu bara dan mengembangkan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Sudah saatnya meninggalkan energi kotor batu bara dan beralih ke energi terbarukan yang potensinya melimpah di Nusantara," kata Direktur Yayasan Kanopi, Ali Akbar saat berorasi menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di depan Kantor BLH Provinsi Bengkulu, Jumat.
Ia menjelaskan, dalam Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN pada 2016-2025 disebutkan ada 14 rencana pembangkit listrik yang akan dibangun oleh swasta dan PT PLN di Provinsi Bengkulu.
Pembangkit listrik yang dibangun tersebut bersumber dari tenaga panas bumi, pembangkit tenaga mikro, biomassa, tenaga surya, dan gas dan tenaga air yang akan menghasilkan daya 690 MW.
Dari 14 rencana pembangunan pembangkit itu hanya satu dari tenaga uap batu bara yang melepas emisi tinggi ke udara.
Sementara kebutuhan listrik Bengkulu saat ini dengan jaringan terpasang sekitar 85 persen memiliki beban puncak berkisar 259 MW. Kebutuhan daya tersebut dipasok dari PLTA Ulu Musi, PLTA Tes serta beberapa PLTD dan melalui jaringan interkoneksi dari Sumatera Selatan.
Artinya akan ada kelebihan daya yang cukup besar sehingga muncul pertanyaan, untuk apa membangun PLTU yang jelas-jelas meracuni udara yang akan kita hirup setiap hari, kata dia.
Aktivis Walhi, Sony Taurus mencurigai pembangunan pembangkit berbahan batu bara tersebut untuk memuluskan pengerukan batu bara di kawasan Bukit Barisan Sumatera yang jelas-jelas berfungsi sebagai penyangga kehidupan.
Sementara hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 56 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang bermasalah, salah satunya menambang dalam kawasana hutan lindung dan konservasi.
Pembangkit batu bara tambah Sony merupakan teknologi usang penghasil energi yang sudah ditinggalkan negara-negara yang sebelumnya memakai teknologi tersebut seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Bahkan India juga sudah menutup banyak pembangkit listrik batu bara dan beralih ke energi terbarukan karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya berpikir panjang untuk investasi energi di Bengkulu yang berpotensi mengorbankan kesehatan ratusan ribu penduduk kota.
Unjukrasa para aktivis bertepatan dengan pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU batu bara yang direncanakan dibangun PT Tenaga Listrik Bengkulu yang menggandeng investor asal Tiongkok.
Lebih jauh, pembangunan PLTU batu bara dengan daya 2x100 MW di kawasan Pelabuhan Pulau Baai tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kehidupan warga Kelurahan Teluk Sepang yang hanya berjarak tiga kilometer dari lokasi pembangunan pembangkit itu.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Sudah saatnya meninggalkan energi kotor batu bara dan beralih ke energi terbarukan yang potensinya melimpah di Nusantara," kata Direktur Yayasan Kanopi, Ali Akbar saat berorasi menolak rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di depan Kantor BLH Provinsi Bengkulu, Jumat.
Ia menjelaskan, dalam Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN pada 2016-2025 disebutkan ada 14 rencana pembangkit listrik yang akan dibangun oleh swasta dan PT PLN di Provinsi Bengkulu.
Pembangkit listrik yang dibangun tersebut bersumber dari tenaga panas bumi, pembangkit tenaga mikro, biomassa, tenaga surya, dan gas dan tenaga air yang akan menghasilkan daya 690 MW.
Dari 14 rencana pembangunan pembangkit itu hanya satu dari tenaga uap batu bara yang melepas emisi tinggi ke udara.
Sementara kebutuhan listrik Bengkulu saat ini dengan jaringan terpasang sekitar 85 persen memiliki beban puncak berkisar 259 MW. Kebutuhan daya tersebut dipasok dari PLTA Ulu Musi, PLTA Tes serta beberapa PLTD dan melalui jaringan interkoneksi dari Sumatera Selatan.
Artinya akan ada kelebihan daya yang cukup besar sehingga muncul pertanyaan, untuk apa membangun PLTU yang jelas-jelas meracuni udara yang akan kita hirup setiap hari, kata dia.
Aktivis Walhi, Sony Taurus mencurigai pembangunan pembangkit berbahan batu bara tersebut untuk memuluskan pengerukan batu bara di kawasan Bukit Barisan Sumatera yang jelas-jelas berfungsi sebagai penyangga kehidupan.
Sementara hasil koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 56 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang bermasalah, salah satunya menambang dalam kawasana hutan lindung dan konservasi.
Pembangkit batu bara tambah Sony merupakan teknologi usang penghasil energi yang sudah ditinggalkan negara-negara yang sebelumnya memakai teknologi tersebut seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Bahkan India juga sudah menutup banyak pembangkit listrik batu bara dan beralih ke energi terbarukan karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya berpikir panjang untuk investasi energi di Bengkulu yang berpotensi mengorbankan kesehatan ratusan ribu penduduk kota.
Unjukrasa para aktivis bertepatan dengan pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTU batu bara yang direncanakan dibangun PT Tenaga Listrik Bengkulu yang menggandeng investor asal Tiongkok.
Lebih jauh, pembangunan PLTU batu bara dengan daya 2x100 MW di kawasan Pelabuhan Pulau Baai tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kehidupan warga Kelurahan Teluk Sepang yang hanya berjarak tiga kilometer dari lokasi pembangunan pembangkit itu.***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016