Bogor (Antara) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nurhidayati menyatakan reforma agraria yang diagendakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dapat menjadi bagian penyelesaian konflik lahan antara petani dan perusahaan perkebunan.
"Kami merekomendasikan areal yang menjadi prioritas adalah lahan-lahan sengketa antara masyarakat dan perusahaan perkebunan," kata Nurhidayati saat diskusi lingkungan dalam Pertemuan Nasional Wartawan Lingkungan Hidup (PNWLH) ke-IV yang digelar Society Indonesia Environment Journalist (SIEJ) di Bogor, Jawa Barat, Senin.
Yaya, sapaan Nurhidayati mengatakan ada 9 juta hektare areal sasaran reforma agraria yang sudah dipetakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Areal sasaran itu berbeda dengan program Perhutanan Sosial yang menargetkan seluas 12,7 juta hektare hutan menjadi wilayah kelola masyarakat.
"Sebagian bekas-bekas hak guna usaha (HGU) yang bermasalah dan tidak diperpanjang dan sebagian merupakan kawasan hutan, tapi harusnya prioritaskan tanah yang saat ini bersengketa," katanya.
Data KPA menyebutkan pada 2015 areal konflik lahan di Indonesia mencapai 400 ribu hektare dengan konflik paling luas di sektor perkebunan dan sektor kehutanan.
"Area konflik di sektor perkebunan, yakni seluas 302 ribu hektare, disusul sektor kehutanan seluas 52 ribu hektare," ujar Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian atau lembaga terkait terutama Kementerian Agraria mengambil langkah percepatan implementasi reforma agraria.
Kementerian dan lembaga juga harus segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah. Terutama, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.
Selain itu, Presiden juga meminta adanya edukasi serta penguatan masyarakat memperbaiki tata guna lahan sehingga lebih produktif.
Ia juga sudah memberi target kepada BPN agar pembuatan sertifikat tanah dilakukan besar-besaran dengant target 5 juta hektare per tahun.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Kami merekomendasikan areal yang menjadi prioritas adalah lahan-lahan sengketa antara masyarakat dan perusahaan perkebunan," kata Nurhidayati saat diskusi lingkungan dalam Pertemuan Nasional Wartawan Lingkungan Hidup (PNWLH) ke-IV yang digelar Society Indonesia Environment Journalist (SIEJ) di Bogor, Jawa Barat, Senin.
Yaya, sapaan Nurhidayati mengatakan ada 9 juta hektare areal sasaran reforma agraria yang sudah dipetakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Areal sasaran itu berbeda dengan program Perhutanan Sosial yang menargetkan seluas 12,7 juta hektare hutan menjadi wilayah kelola masyarakat.
"Sebagian bekas-bekas hak guna usaha (HGU) yang bermasalah dan tidak diperpanjang dan sebagian merupakan kawasan hutan, tapi harusnya prioritaskan tanah yang saat ini bersengketa," katanya.
Data KPA menyebutkan pada 2015 areal konflik lahan di Indonesia mencapai 400 ribu hektare dengan konflik paling luas di sektor perkebunan dan sektor kehutanan.
"Area konflik di sektor perkebunan, yakni seluas 302 ribu hektare, disusul sektor kehutanan seluas 52 ribu hektare," ujar Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian atau lembaga terkait terutama Kementerian Agraria mengambil langkah percepatan implementasi reforma agraria.
Kementerian dan lembaga juga harus segera mengimplementasikan program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah. Terutama, hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, dan pelepasan serta pemanfaatan kawasan hutan.
Selain itu, Presiden juga meminta adanya edukasi serta penguatan masyarakat memperbaiki tata guna lahan sehingga lebih produktif.
Ia juga sudah memberi target kepada BPN agar pembuatan sertifikat tanah dilakukan besar-besaran dengant target 5 juta hektare per tahun.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016