Rejang Lebong (Antara) - Badan Pelaksana Penyuluh, Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan nilai tawar petani di daerah itu saat ini masih rendah.
Menurut keterangan kepala BP4K Rejang Lebong, Mohammad Rafles di Rejang Lebong, Selasa, rendahnya nilai tawar petani setempat akibat tidak adanya manajemen dalam bidang pertanian terutama penanganan pascapanen.
"Ini dapat dilihat saat barang banyak harga jual sayuran anjlok, begitu sebaliknya saat sudah tidak musim lagi harga jualnya mahal. Petani tidak bisa membuat patokan harga dan bergantung dengan harga yang diberikan oleh tengkulak atau agen sayuran," katanya.
Melejitnya harga jual sayuran jenis buah tomat yang tingkatan petani mencapai Rp7.000 per kg maupun cabai merah keriting yang mencapai Rp50.000 per kg sejak beberapa pekan belakangan kata dia, tidak sepenuhnya dinikmati kalangan petani sayuran di daerah itu.
Kalau pun ada petani yang bisa menjual buah tomat atau cabai dengan harga tinggi jumlahnya hanya beberapa orang saja, dan mereka bukan pemilik lahan tapi hanya petani penggarap. Saat ini di daerah itu baru masuk musim tanam setelah panen serentak pada akhir awal September lalu.
Jika pada beberapa hasil pertanian mengalami kenaikan tambah dia, beberapa hasil perkebunan lainnya malah anjlok dan cerung tidak laku dipasaran seperti yang terjadi pada kol bulat, sawi manis, terong dan beberapa jenis sayuran lainnya.
Ketidak menentuan harga pasaran berbagai jenis sayuran di daerah itu kata Rafles sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan, dan sejauh ini belum ada langkah kongrit yang dibuat Pemkab Rejang Lebong guna membantu warganya yang sebagian besar berusaha dibidang pertanian.
"Keberadaan terminal agro industri di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang tidak difungsikan. Seharusnya dikawasan itu menjadi pusat jual beli sayuran dan pengendali harga pasaran bukan ditentukan sendiri oleh tengkulak atau agen sayuran," ujarnya.
Peran pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar dengan melibatkan BUMD untuk menampung berbagai jenis sayuran dengan menggunakan gudang penampungan yang dilengkapi peralatan untuk memperlambat pembusukan sayuran, serta pengemasan sebelum dipasarkan secara luas atau pun pabrik pengolahannya untuk industri bahan pangan. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Menurut keterangan kepala BP4K Rejang Lebong, Mohammad Rafles di Rejang Lebong, Selasa, rendahnya nilai tawar petani setempat akibat tidak adanya manajemen dalam bidang pertanian terutama penanganan pascapanen.
"Ini dapat dilihat saat barang banyak harga jual sayuran anjlok, begitu sebaliknya saat sudah tidak musim lagi harga jualnya mahal. Petani tidak bisa membuat patokan harga dan bergantung dengan harga yang diberikan oleh tengkulak atau agen sayuran," katanya.
Melejitnya harga jual sayuran jenis buah tomat yang tingkatan petani mencapai Rp7.000 per kg maupun cabai merah keriting yang mencapai Rp50.000 per kg sejak beberapa pekan belakangan kata dia, tidak sepenuhnya dinikmati kalangan petani sayuran di daerah itu.
Kalau pun ada petani yang bisa menjual buah tomat atau cabai dengan harga tinggi jumlahnya hanya beberapa orang saja, dan mereka bukan pemilik lahan tapi hanya petani penggarap. Saat ini di daerah itu baru masuk musim tanam setelah panen serentak pada akhir awal September lalu.
Jika pada beberapa hasil pertanian mengalami kenaikan tambah dia, beberapa hasil perkebunan lainnya malah anjlok dan cerung tidak laku dipasaran seperti yang terjadi pada kol bulat, sawi manis, terong dan beberapa jenis sayuran lainnya.
Ketidak menentuan harga pasaran berbagai jenis sayuran di daerah itu kata Rafles sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan, dan sejauh ini belum ada langkah kongrit yang dibuat Pemkab Rejang Lebong guna membantu warganya yang sebagian besar berusaha dibidang pertanian.
"Keberadaan terminal agro industri di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang tidak difungsikan. Seharusnya dikawasan itu menjadi pusat jual beli sayuran dan pengendali harga pasaran bukan ditentukan sendiri oleh tengkulak atau agen sayuran," ujarnya.
Peran pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui intervensi pasar dengan melibatkan BUMD untuk menampung berbagai jenis sayuran dengan menggunakan gudang penampungan yang dilengkapi peralatan untuk memperlambat pembusukan sayuran, serta pengemasan sebelum dipasarkan secara luas atau pun pabrik pengolahannya untuk industri bahan pangan. ***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016