Bengkulu (Antara) - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu, Beni Ardiansyah mempertanyakan komitmen pemerintah menekan emisi gas rumah kaca sebab ternyata investasi pembangkit listrik berbahan batu bara penghasil emisi, masih dibuka.
"Ada kontradiksi yang berujung tanda tanya besar atas komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon karena di satu sisi masih ada rencana pembangunan PLTU batu bara," kata Beni menanggapi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara di Kota Bengkulu, Rabu.
Proyek PLTU batu bara dengan daya 2 x 100 Megawatt (MW) itu dibangun oleh investor asal Tiongkok di kompleks PT Pelindo II Bengkulu yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari permukiman warga Kelurahan Teluk Sepang.
Beni mengatakan, tidak hanya di Bengkulu, proyek PLTU berbahan energi kotor batu bara juga akan dibangun di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
"Bahkan informasi yang disampaikan oleh investor ke masyarakat cenderung menyesatkan bahwa batu bara adalah energi ramah lingkungan," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa di negara Tiongkok pemerintah setempat telah memperluas larangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi akibat polusi parah yang melanda ratusan kota di negara itu.
Kondisi yang terjadi di Tiongkok, menurut Beni, seharusnya menjadi pelajaran berharga yang bisa dipetik Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik.
"Ketika investasi batu bara di Tiongkok dibatasi oleh pemerintah negara itu, maka investor atau pemain batu bara berpindah ke Indonesia untuk membangun pembangkit, sebab prinsipnya bisnis adalah bisnis," ujarnya.
Padahal, Bengkulu termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin bahkan biomassa.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada 2016-2025 menyebutkan potensi energi baru terbarukan Bengkulu berupa tenaga panas bumi, pembangkit tenaga mikro hidro, biomassa, tenaga surya yang mampu menghasilkan daya 490 MW.
"Tanpa PLTU juga kebutuhan energi Bengkulu sudah jauh dari tercukupi karena beban puncak saat ini hanya 180 MW," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (25/10), Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti bersama Direktur PT Tenaga Listrik Bengkulu meletakkan batu pertama pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 100 MW di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
"Ada kontradiksi yang berujung tanda tanya besar atas komitmen pemerintah mengurangi emisi karbon karena di satu sisi masih ada rencana pembangunan PLTU batu bara," kata Beni menanggapi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan batu bara di Kota Bengkulu, Rabu.
Proyek PLTU batu bara dengan daya 2 x 100 Megawatt (MW) itu dibangun oleh investor asal Tiongkok di kompleks PT Pelindo II Bengkulu yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari permukiman warga Kelurahan Teluk Sepang.
Beni mengatakan, tidak hanya di Bengkulu, proyek PLTU berbahan energi kotor batu bara juga akan dibangun di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.
"Bahkan informasi yang disampaikan oleh investor ke masyarakat cenderung menyesatkan bahwa batu bara adalah energi ramah lingkungan," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa di negara Tiongkok pemerintah setempat telah memperluas larangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi akibat polusi parah yang melanda ratusan kota di negara itu.
Kondisi yang terjadi di Tiongkok, menurut Beni, seharusnya menjadi pelajaran berharga yang bisa dipetik Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik.
"Ketika investasi batu bara di Tiongkok dibatasi oleh pemerintah negara itu, maka investor atau pemain batu bara berpindah ke Indonesia untuk membangun pembangkit, sebab prinsipnya bisnis adalah bisnis," ujarnya.
Padahal, Bengkulu termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin bahkan biomassa.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada 2016-2025 menyebutkan potensi energi baru terbarukan Bengkulu berupa tenaga panas bumi, pembangkit tenaga mikro hidro, biomassa, tenaga surya yang mampu menghasilkan daya 490 MW.
"Tanpa PLTU juga kebutuhan energi Bengkulu sudah jauh dari tercukupi karena beban puncak saat ini hanya 180 MW," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (25/10), Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti bersama Direktur PT Tenaga Listrik Bengkulu meletakkan batu pertama pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 100 MW di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016