Mukomuko (Antara) - Pejabat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan sebanyak 8.000 rumah warga masyarakat yang tersebar di tujuh dari 15 kecamatan di daerah itu yang tidak layak huni.
"Sebanyak 8.000 rumah tidak layak huni itu yang telah terdata oleh petugas dinas ini. Pendataan masih berjalan di delapan kecamatan di daerah ini," kata Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mukomuko, Hanif, di Mukomuko, Rabu.
Pemerintah setempat melalui Dinas Perumahan Rakyat saat ini sedang melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni di daerah itu. Pendataan rumah itu bertujuan untuk membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.
Ia menilai, sebanyak 8.000 rumah warga di tujuh kecamatan itu tidak layak huni dari kondisi fisik bangunan seperti atap, lantai dan dinding. Selain itu rumah tersebut tanpa ventilasi dan ukuran rumah tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarga.
"Syarat minimal rumah layak huni itu harus ada ventilasi, termasuk ukuran rumah itu harus sesuai jumlah penghuni," ujarnya.
Ia mengungkapkan, mayoritas pemilik rumah tidak layak huni ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten sebesar Rp1,7 juta per bulan.
Ia mengatakan, rencananya rumah tidak layak huni ini diusulkan dalam kegiatan bedah rumah. Sedangkan sumber anggarannya dari APBD dan APBN.
Sebelum itu, disebutkannya instansi harus punya data jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu.
"Kita usahakan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut bersumber dari anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya," ujarnya.
Namun, katanya, pemerintah daerah belum memiliki anggaran untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan seperti ini program pemerintah provinsi dan pusat.
Pemerintah setempat, katanya, siap data seluruh bangunan rumah tidak layak huni.
Ia mengatakan, pemerintah memprogram rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani keluarga warga penghuninya. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Sebanyak 8.000 rumah tidak layak huni itu yang telah terdata oleh petugas dinas ini. Pendataan masih berjalan di delapan kecamatan di daerah ini," kata Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Mukomuko, Hanif, di Mukomuko, Rabu.
Pemerintah setempat melalui Dinas Perumahan Rakyat saat ini sedang melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni di daerah itu. Pendataan rumah itu bertujuan untuk membuat program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.
Ia menilai, sebanyak 8.000 rumah warga di tujuh kecamatan itu tidak layak huni dari kondisi fisik bangunan seperti atap, lantai dan dinding. Selain itu rumah tersebut tanpa ventilasi dan ukuran rumah tidak sesuai dengan jumlah anggota keluarga.
"Syarat minimal rumah layak huni itu harus ada ventilasi, termasuk ukuran rumah itu harus sesuai jumlah penghuni," ujarnya.
Ia mengungkapkan, mayoritas pemilik rumah tidak layak huni ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten sebesar Rp1,7 juta per bulan.
Ia mengatakan, rencananya rumah tidak layak huni ini diusulkan dalam kegiatan bedah rumah. Sedangkan sumber anggarannya dari APBD dan APBN.
Sebelum itu, disebutkannya instansi harus punya data jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni yang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu.
"Kita usahakan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut bersumber dari anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya," ujarnya.
Namun, katanya, pemerintah daerah belum memiliki anggaran untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Bantuan seperti ini program pemerintah provinsi dan pusat.
Pemerintah setempat, katanya, siap data seluruh bangunan rumah tidak layak huni.
Ia mengatakan, pemerintah memprogram rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani keluarga warga penghuninya. ***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017