Bengkulu, (ANTARA Bengkulu) - Keberhasilan program keluarga berencana pada era reformasi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah otonomi.
"Pelaksanaan program keluarga berencana selama ini dirasakan mengalami stagnasi," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, Hilaludin, di Bengkulu.
Akibat stagnasi itu, dalam dekade terakhir pertumbuhan penduduk melambung mencapai empat juta jiwa per tahun.
Tidak dapat dielakkan pertumbuhan penduduk itu akibat pelaku program mengalami krisis tenaga penyuluh KB di lapangan.
Pada era otonomi banyaknya PLKB yang mutasi dan akhirnya mengikis tenaga penyuluh, pandangan tersebut tak dapat dipungkiri, sebab tenaga PLKB yang ada saat ini jauh berkurang.
Pada tahun 2000 tenaga PLKB terdapat 36 ribu orang, namun pada 2012 tersisa 20 ribu orang saja, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan edukasi tingkat desa/kelurahan.
"Untuk merevitalisasi program itu harus menambah jumlah tenaga PLKB melalui usulan pemerintah daerah ke Menpan RB," katanya sesuai arahan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Subagyo belum lama ini.
Melalui pernyataan tersebut, keberhasilan program KB di era reformasi bergantung erat kepada pemerintahan otonomi untuk melaksanakan kewenangannya.
Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah (PP No.38 tahun 2007) berbunyi 81 urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota terhadap pelaksanaan program KB.
Sekretaris Utama BKKBN Subagyo mengatakan, untuk menambah jumlah tenaga lini lapangan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah yakni bupati dan wali kota untuk mengusulkan ke Menpan-RB.
Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap program pengaturan kehamilan saat ini cukup baik, hal itu terlihat dari usulan penambahan tenaga PLKB oleh pemerintah daerah mencapai ribuan orang.
"Berdasarkan tembusan usulan pemerintah daerah kepada Menpan-RB, hingga April 2012 sebanyak 8.000 PLKB diusulkan, untuk menambah jumlah tenaga penyuluh yang ada," ujarnya. (ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Pelaksanaan program keluarga berencana selama ini dirasakan mengalami stagnasi," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, Hilaludin, di Bengkulu.
Akibat stagnasi itu, dalam dekade terakhir pertumbuhan penduduk melambung mencapai empat juta jiwa per tahun.
Tidak dapat dielakkan pertumbuhan penduduk itu akibat pelaku program mengalami krisis tenaga penyuluh KB di lapangan.
Pada era otonomi banyaknya PLKB yang mutasi dan akhirnya mengikis tenaga penyuluh, pandangan tersebut tak dapat dipungkiri, sebab tenaga PLKB yang ada saat ini jauh berkurang.
Pada tahun 2000 tenaga PLKB terdapat 36 ribu orang, namun pada 2012 tersisa 20 ribu orang saja, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan edukasi tingkat desa/kelurahan.
"Untuk merevitalisasi program itu harus menambah jumlah tenaga PLKB melalui usulan pemerintah daerah ke Menpan RB," katanya sesuai arahan Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Subagyo belum lama ini.
Melalui pernyataan tersebut, keberhasilan program KB di era reformasi bergantung erat kepada pemerintahan otonomi untuk melaksanakan kewenangannya.
Hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah (PP No.38 tahun 2007) berbunyi 81 urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota terhadap pelaksanaan program KB.
Sekretaris Utama BKKBN Subagyo mengatakan, untuk menambah jumlah tenaga lini lapangan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah yakni bupati dan wali kota untuk mengusulkan ke Menpan-RB.
Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap program pengaturan kehamilan saat ini cukup baik, hal itu terlihat dari usulan penambahan tenaga PLKB oleh pemerintah daerah mencapai ribuan orang.
"Berdasarkan tembusan usulan pemerintah daerah kepada Menpan-RB, hingga April 2012 sebanyak 8.000 PLKB diusulkan, untuk menambah jumlah tenaga penyuluh yang ada," ujarnya. (ant)
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012