![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bengkulu.antaranews.com/berita/42668/bengkulu-programkan-satu-data-atasi-kemiskinan&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/03/20160328Wagub.jpg&description=Bengkulu Programkan "Satu Data" Atasi Kemiskinan){kind=link}
Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu memprogramkan Satu Data dalam pengentasan dan peretasan kemiskinan dengan angka mencapai 17,03 persen dari jumlah penduduk di wilayah itu.
"Program satu data untuk mengentaskan kemiskinan sehingga efektif dan tepat sasaran," kata Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dari lima program prioritas yang digagas selama lima tahun ke depan.
Untuk merealisasikan program tersebut, menurut dia, seluruh program lintas sektoral harus terkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk tersebut.
"Data harus valid dan sumber data yang sama menjadi pegangan dan patokan untuk menjalankan program lintas sektor," ucapnya.
Selama ini, sebut wagub, setiap dinas dan lembaga memiliki sumber data yang berbeda dalam menjalankan program. Kondisi tersebut harus diperbarui dengan membuat satu data sebagai pintu masuk menjalankan program.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah telah menandatangani kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan satu data dalam penanggulangan kemiskinan tersebut diwujudkan dalam skema Basis Data Terpadu (BDT), yang memuat nama dan alamat warga miskin dan profil kondisi sosial ekonominya.
"Jika sudah satu data maka diharapkan pemberian berbagai bantuan menanggulangi kemiskinan akan tepat sasaran," katanya.
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan ada tiga jenis data yang tersedia dalam program ini yakni data individu dengan nama dan alamat, data individu tanpa nama dan alamat, dan data agregat atau distribusi tingkat kecamatan.
Penggunaan tiap jenis data juga berbeda, misalnya data individu dengan nama dan alamat yang digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. Pengguna data tersebut adalah kementerian/lembaga pelaksana program, baik pusat maupun daerah.
"Untuk mendapatkan data itu dibutuhkan surat permohonan yang dilengkapi deskripsi dan sasaran program," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
"Program satu data untuk mengentaskan kemiskinan sehingga efektif dan tepat sasaran," kata Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Bengkulu, Senin.
Ia mengatakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah daerah dari lima program prioritas yang digagas selama lima tahun ke depan.
Untuk merealisasikan program tersebut, menurut dia, seluruh program lintas sektoral harus terkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk tersebut.
"Data harus valid dan sumber data yang sama menjadi pegangan dan patokan untuk menjalankan program lintas sektor," ucapnya.
Selama ini, sebut wagub, setiap dinas dan lembaga memiliki sumber data yang berbeda dalam menjalankan program. Kondisi tersebut harus diperbarui dengan membuat satu data sebagai pintu masuk menjalankan program.
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah daerah telah menandatangani kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan satu data dalam penanggulangan kemiskinan tersebut diwujudkan dalam skema Basis Data Terpadu (BDT), yang memuat nama dan alamat warga miskin dan profil kondisi sosial ekonominya.
"Jika sudah satu data maka diharapkan pemberian berbagai bantuan menanggulangi kemiskinan akan tepat sasaran," katanya.
Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan ada tiga jenis data yang tersedia dalam program ini yakni data individu dengan nama dan alamat, data individu tanpa nama dan alamat, dan data agregat atau distribusi tingkat kecamatan.
Penggunaan tiap jenis data juga berbeda, misalnya data individu dengan nama dan alamat yang digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. Pengguna data tersebut adalah kementerian/lembaga pelaksana program, baik pusat maupun daerah.
"Untuk mendapatkan data itu dibutuhkan surat permohonan yang dilengkapi deskripsi dan sasaran program," katanya.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017