Bengkulu (Antara) - Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu sampai triwulan II 2017 dicatat masih tumbuh negatif yakni sebesar minus 1,15 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani di Bengkulu, Selasa mengatakan pertumbuhan negatif ini akibat masih rendahnya realisasi anggaran belanja daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota setempat.
"Realisasi masih 5-25 persen sementara ini sudah memasuki triwulan ke III, padahal belanja pemerintah menjadi salah satu fondasi perekonomian Bengkulu," kata dia.
Jika berkaca dari realisasi anggaran belanja negara, maka idealnya pada penghujung triwulan II ini, daerah seharusnya sudah membelanjakan anggaran setidaknya 40 persen dari alokasi.
"Perekonomian akan tumbuh jika konsumsi pemerintah berjalan, artinya dengan berjalannya pembangunan akan memberi dampak perekonomian yang lebih luas bagi buruh, pasar, pedagang, kuliner dan banyak lagi," kata Dyah.
Proporsi konsumsi pemerintah dicatat cukup besar dalam menopang perekonomian Bengkulu yakni sekitar 20-30 persen, penyumbang terbesar lanjut dia masih berasal dari konsumsi rumah tangga.
Secara garis besar pertumbuhan ekonomi tahunan Bengkulu triwulan II 2017 memang dicatat cukup baik, yakni sekitar 5,04 persen, sama dengan pertumbuhan nasional pada angka 5,01 persen.
"Tapi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016, pertumbuhan saat ini melambat, pada 2016 tumbuh 5,43 persen dengan sumbangan belanja daerah tentu angka perekonomian akan lebih baik seharusnya," ucapnya.
Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Provinsi Bengkulu Rinardi juga menyampaikan hal senada, yakni penyerapan anggaran APBN yang dialokasikan untuk provinsi tersebut cukup rendah.
"Kita sangat menyayangkan bahwa belanja modal baru terealisasikan sebesar 32,91 persen dari alokasi anggaran Rp1,22 triliun," kata dia.
Sementara, waktu efektif untuk pembangunan yang dibiayai dari belanja modal tinggal lima bulan ke depan atau hanya 100 hari kerja.
"Masih ada yang belum berjalan atau proyek tender, kita terus dorong satuan kerja atau pemerintah daerah supaya terus meningkatkan kinerja," ucapnya.
Sangat disayangkan ketika pemerintah pusat susah payah mendapatkan anggaran namun pemerintah daerah tidak maksimal memanfaatkannya untuk pembangunan.
"Pemerintah pusat susah payah berutang dengan menerbitkan obligasi supaya pembangunan berjalan, namun realisasinya di daerah ternyata tidak berjalan," kata Rinardi.
Niat pemerintah pusat mengucurkan APBN ke daerah yakni bertujuan membangun dari pinggiran sehingga percepatan kemajuan di Indonesia menjadi merata, dan memberikan efek dorongan lebih besar pada perekonomian.
"Seharusnya mari kita meningkatkan kinerja menyerap APBN, merealisasikan pembangunan, sehingga setiap daerah berkembang lebih cepat," ujarnya.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani di Bengkulu, Selasa mengatakan pertumbuhan negatif ini akibat masih rendahnya realisasi anggaran belanja daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota setempat.
"Realisasi masih 5-25 persen sementara ini sudah memasuki triwulan ke III, padahal belanja pemerintah menjadi salah satu fondasi perekonomian Bengkulu," kata dia.
Jika berkaca dari realisasi anggaran belanja negara, maka idealnya pada penghujung triwulan II ini, daerah seharusnya sudah membelanjakan anggaran setidaknya 40 persen dari alokasi.
"Perekonomian akan tumbuh jika konsumsi pemerintah berjalan, artinya dengan berjalannya pembangunan akan memberi dampak perekonomian yang lebih luas bagi buruh, pasar, pedagang, kuliner dan banyak lagi," kata Dyah.
Proporsi konsumsi pemerintah dicatat cukup besar dalam menopang perekonomian Bengkulu yakni sekitar 20-30 persen, penyumbang terbesar lanjut dia masih berasal dari konsumsi rumah tangga.
Secara garis besar pertumbuhan ekonomi tahunan Bengkulu triwulan II 2017 memang dicatat cukup baik, yakni sekitar 5,04 persen, sama dengan pertumbuhan nasional pada angka 5,01 persen.
"Tapi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016, pertumbuhan saat ini melambat, pada 2016 tumbuh 5,43 persen dengan sumbangan belanja daerah tentu angka perekonomian akan lebih baik seharusnya," ucapnya.
Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Perwakilan Provinsi Bengkulu Rinardi juga menyampaikan hal senada, yakni penyerapan anggaran APBN yang dialokasikan untuk provinsi tersebut cukup rendah.
"Kita sangat menyayangkan bahwa belanja modal baru terealisasikan sebesar 32,91 persen dari alokasi anggaran Rp1,22 triliun," kata dia.
Sementara, waktu efektif untuk pembangunan yang dibiayai dari belanja modal tinggal lima bulan ke depan atau hanya 100 hari kerja.
"Masih ada yang belum berjalan atau proyek tender, kita terus dorong satuan kerja atau pemerintah daerah supaya terus meningkatkan kinerja," ucapnya.
Sangat disayangkan ketika pemerintah pusat susah payah mendapatkan anggaran namun pemerintah daerah tidak maksimal memanfaatkannya untuk pembangunan.
"Pemerintah pusat susah payah berutang dengan menerbitkan obligasi supaya pembangunan berjalan, namun realisasinya di daerah ternyata tidak berjalan," kata Rinardi.
Niat pemerintah pusat mengucurkan APBN ke daerah yakni bertujuan membangun dari pinggiran sehingga percepatan kemajuan di Indonesia menjadi merata, dan memberikan efek dorongan lebih besar pada perekonomian.
"Seharusnya mari kita meningkatkan kinerja menyerap APBN, merealisasikan pembangunan, sehingga setiap daerah berkembang lebih cepat," ujarnya.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017