Rejang Lebong (Antara) - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, meminta organisasi perangkat daerah setempat segera menyerahkan dokumen penyusunan APBD Perubahan 2017.
Menurut keterangan Kepala BPKD Rejang Lebong, Safuan di Rejang Lebong, Rabu, penyerahan pra dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (pra DPPA) tersebut untuk memudahkan mereka menyusun APB P 2017 sebelum dibahas oleh dewan setempat.
"Kami harapkan agar seluruh OPD hingga kecamatan agar segera menyampaikan pra DPPA untuk dilakukan penyusunan ABPD Perubahan tahun 2017 ini, kalau ini lambat diserahkan maka akan mempengaruhi waktu pembahasannya nanti," katanya.
Guna mendorong OPD di daerah itu agar segera menyampaikan pra DPPA pihaknya, kata dia, telah menerbitkan surat edaran No.910/57/ANG-BPKAD/2017 yang ditujukan kepada OPD yang ada di Rejang Lebong tentang percepatan penyerahan pra DPPA.
Surat edaran yang mereka buat itu mengacu pada pasal 157 Permendagri Nomor 13/2016 mengenai Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Permendagri Nomor 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017.
Pihaknya dalam surat edaran ini juga mengingatkan agar pra DPPA yang akan diajukan OPD di Rejang Lebong disusun dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk pendapatan yang mengalami perubahan pengurangan serta target pendapat yang dicapai oleh masing-masing OPD.
"Dalam setiap perhitungan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan harus memperhatikan realisasi tahun berjalan sehingga bila terdapat kekurangan penganggaran untuk dapat diajukan penambahannya pada APBD P yang akan dibahas dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sebelumnya, bagian Administrasi Pembangunan Daerah Pemkab Rejang Lebong mencatat realisasi penyerapan APBD Kabupaten Rejang Lebong 2017 dari terhitung hingga akhir Juni baru mencapai 31,67 persen dari pagu anggaran senilai Rp1,068 triliun.
Penyerapan APBD 2017 ini terbagi untuk belanja tidak langsung dengan pagu sebesar Rp580.915.074.782,37. Yang sudah direalisasikan sebesar Rp255.743.294.527,00 (23,94 persen).
Kemudian belanja langsung dari pagu Rp487.509.704.985,00, sedangkan realisasi keuangannya baru mencapai Rp82.657.881.996,00 atau 7,74 persen. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Menurut keterangan Kepala BPKD Rejang Lebong, Safuan di Rejang Lebong, Rabu, penyerahan pra dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (pra DPPA) tersebut untuk memudahkan mereka menyusun APB P 2017 sebelum dibahas oleh dewan setempat.
"Kami harapkan agar seluruh OPD hingga kecamatan agar segera menyampaikan pra DPPA untuk dilakukan penyusunan ABPD Perubahan tahun 2017 ini, kalau ini lambat diserahkan maka akan mempengaruhi waktu pembahasannya nanti," katanya.
Guna mendorong OPD di daerah itu agar segera menyampaikan pra DPPA pihaknya, kata dia, telah menerbitkan surat edaran No.910/57/ANG-BPKAD/2017 yang ditujukan kepada OPD yang ada di Rejang Lebong tentang percepatan penyerahan pra DPPA.
Surat edaran yang mereka buat itu mengacu pada pasal 157 Permendagri Nomor 13/2016 mengenai Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Permendagri Nomor 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017.
Pihaknya dalam surat edaran ini juga mengingatkan agar pra DPPA yang akan diajukan OPD di Rejang Lebong disusun dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk pendapatan yang mengalami perubahan pengurangan serta target pendapat yang dicapai oleh masing-masing OPD.
"Dalam setiap perhitungan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan harus memperhatikan realisasi tahun berjalan sehingga bila terdapat kekurangan penganggaran untuk dapat diajukan penambahannya pada APBD P yang akan dibahas dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Sebelumnya, bagian Administrasi Pembangunan Daerah Pemkab Rejang Lebong mencatat realisasi penyerapan APBD Kabupaten Rejang Lebong 2017 dari terhitung hingga akhir Juni baru mencapai 31,67 persen dari pagu anggaran senilai Rp1,068 triliun.
Penyerapan APBD 2017 ini terbagi untuk belanja tidak langsung dengan pagu sebesar Rp580.915.074.782,37. Yang sudah direalisasikan sebesar Rp255.743.294.527,00 (23,94 persen).
Kemudian belanja langsung dari pagu Rp487.509.704.985,00, sedangkan realisasi keuangannya baru mencapai Rp82.657.881.996,00 atau 7,74 persen. ***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017