Bengkulu (Antara) - Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 untuk Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan sebesar 0,63 poin.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani di Bengkulu, Kamis, menyebutkan, IDI Bengkulu pada 2016 dicatat sebesar 74,23 persen, lebih baik dari periode sebelumnya yang berada pada 73,60 poin.
"Kita masih berada dalam kategori sedang, kalau pada 2009 lalu kita berada dalam kategori buruk, harapannya indeks demokrasi di bengkulu mampu dikategori baik," kata dia.
Ada tiga aspek yang menjadi dasar penilaian indeks demokrasi ini, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
"Dari tiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Sementara datanya diperoleh dari dokumen pemerintah daerah dan surat kabar," kata dia.
Dari tiga aspek yang menjadi acuan ini, angka tertinggi berada pada kebebasan sipil yakni 85,19 poin, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya juga dicatat naik signifikan karena pada 2015 hanya tercatat 78,5 poin.
Untuk hak-hak politik didata sebaliknya, yakni mengalami penurunan, pada 2015 indeksnya sebesar 68,45 poin sedangkan di 2016 turun menjadi 63,84 poin.
Untuk aspek lembaga demokrasi sedikit mengalami perbaikan dari 75,61 poin pada 2015 menjadi 77,01 poin di 2016.
Hasil IDI ini kata Dyah diharapkan mampu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah berbagai kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang.
"Memang saat ini IDI belum populer seperti indeks perekonomian dan inflasi, namun indeks demokrasi ini sesungguhnya sangat penting untuk pemerintahan daerah," ujarnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Dyah Anugrah Kuswardani di Bengkulu, Kamis, menyebutkan, IDI Bengkulu pada 2016 dicatat sebesar 74,23 persen, lebih baik dari periode sebelumnya yang berada pada 73,60 poin.
"Kita masih berada dalam kategori sedang, kalau pada 2009 lalu kita berada dalam kategori buruk, harapannya indeks demokrasi di bengkulu mampu dikategori baik," kata dia.
Ada tiga aspek yang menjadi dasar penilaian indeks demokrasi ini, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
"Dari tiga aspek tersebut dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator. Sementara datanya diperoleh dari dokumen pemerintah daerah dan surat kabar," kata dia.
Dari tiga aspek yang menjadi acuan ini, angka tertinggi berada pada kebebasan sipil yakni 85,19 poin, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya juga dicatat naik signifikan karena pada 2015 hanya tercatat 78,5 poin.
Untuk hak-hak politik didata sebaliknya, yakni mengalami penurunan, pada 2015 indeksnya sebesar 68,45 poin sedangkan di 2016 turun menjadi 63,84 poin.
Untuk aspek lembaga demokrasi sedikit mengalami perbaikan dari 75,61 poin pada 2015 menjadi 77,01 poin di 2016.
Hasil IDI ini kata Dyah diharapkan mampu menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah berbagai kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang.
"Memang saat ini IDI belum populer seperti indeks perekonomian dan inflasi, namun indeks demokrasi ini sesungguhnya sangat penting untuk pemerintahan daerah," ujarnya.***2***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017