Batang (Antara) - Ratusan warga terdampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2 x 1.000 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menuntut pada pihak pengembang proyek memberikan kompensasi kesehatan dan transparansi perekrutan karyawan, Rabu.

Unjuk rasa yang berlangsung di pintu masuk lokasi pembangunan PLTU Desa Ujungnegoro dan didominasi oleh para ibu ramah tangga itu mendesak PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pengembang proyek agar memperhatikan dampak kesehatan warga yang diakibatkan banyaknya debu yang bertebaran di lingkungan warga terdampak.

Koordinator aksi, Sarehati mengatakan bahwa proses pembangunan PLTU harus memperhatikan dampak kesehatan warga terdampak dan tidak sekadar mengejar pengerjakan proyek pembangunan cepat selesai.

Selama ini, kata dia, warga terdampak sudah berulang kali menyampaikan dampak pembangunan PLTU terutama pada debu yang bertebaran di Desa Ujungnegoro dan sekitarnya.

"Akan tetapi, protes warga terdampak hanya diabaikan oleh BPI. Kami minta pada BPI memberikan kompensasi debu per rumah selama proyek berjalan dan tidak boleh ada potongan kompensasi," katanya.

Unjuk rasa yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batang, Suyono itu, warga terdampak PLTU menyatakan sudah capek melakukan komunikasi dengan BPI karena tidak pernah mendapatkan respons positif dari pihak pengembang proyek.

"Kami sudah capek ngomong bolak balik dengan BPI. Oleh karena itu, kami minta tolong pada Wakil Bupati Batang menyampaikan masalah itu pada BPI sebagai upaya mengantisipasi terjadinya penyakit sesak nafas dan sakit mata," katanya.

Wakil Bupati Batang, Suyono mengatakan bahwa pemkab akan menghargai perjuangan masyarakat Desa ujungnegoro menuntut kompensasi itu dengan cara damai.

"Menyampaikan aspirasi boleh saja dengan unjuk rasa tetapi harus dengan cara damai agar kita semua bisa nyaman dan proses pembangunan PLTU bisa berjalan lancar. Kendati demikian, PLTU juga harus memperhatikan hak¿hak warga terdampak," katanya.

Ia mengatakan pemkab berjanji akan menyampaikan tuntutan warga terdampak pada pengembang proyek PLTU agar bisa secepatnya diselesaikan.

"Kami berharap ada komunikasi yang baik atau positif. Apapun nanti hasil rapat pemkab dengan BPI akan kami sampaikan pada warga apa yang menjadi haknya dan tuntutannya," katanya. ***1***

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2017