Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu mengajak calon pasangan Walikota Bengkulu yang akan bertarung pada Pilkada 2018 agar tidak menjadikan SARA terutama agama sebagai bahan kampanye.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Bustasar di Bengkulu, Selasa, mengatakan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan pada kampanye akan mengganggu stabilitas keamanan daerah.
"Khususnya agama dan ras, jika menunggangi ini, maka akan sangat sensitif sekali. Jangan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Seharusnya agama, lanjut dia, terbebas dari kegiatan politik praktis karena agama sepenuhnya bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Berpolitik santun, lanjutnya, akan lebih mendidik masyarakat dalam mengaplikasikan hak-hak politik mereka, utamanya saat pesta demokrasi.
Tidak hanya kepada calon pasangan Walikota Bengkulu saja, Kemenag juga mengimbau agar tokoh agama hendaknya tidak terlibat cukup dalam di ajang Pilkada ini.
"Secara individu memang punya hak politik, tapi secara ketokohan mari lebih mementingkan ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat," ucapnya.
Baik peserta Pilkada 2018, tokoh, maupun masyarakat jika saling menjaga keharmonisan suku, ras dan agama, maka hal itu lanjut dia, akan menjadi contoh terbaik bagi daerah lain dalam menjaga kebhinekaan serta keutuhan NKRI.
Ada lima pasang bakal calon walikota yang maju pada Pilkada 2018, petahana Helmi Hasan maju berpasangan dengan Dedy Wahyudi, wakil walikota petahana Patriana Sosialinda dengan Ketua DPC PDIP kota, Mirza, dan Ketua DPRD Kota Erna Sai Dewi yang menggandeng kader PKS Zarkasi untuk pasangannya. Ketiga kandidat ini maju lewat jalur parpol.
Sementara dua pasang calon lagi lewat jalur independen, yakni prajurit TNI aktif, Mayor Inf David Suardi dengan Bakhsir dan mantan Kasatpol PP Kota Bengkulu Jahin yang berpasangan dengan Khairunnisa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Bustasar di Bengkulu, Selasa, mengatakan penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan pada kampanye akan mengganggu stabilitas keamanan daerah.
"Khususnya agama dan ras, jika menunggangi ini, maka akan sangat sensitif sekali. Jangan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," katanya.
Seharusnya agama, lanjut dia, terbebas dari kegiatan politik praktis karena agama sepenuhnya bertujuan untuk kemaslahatan umat.
Berpolitik santun, lanjutnya, akan lebih mendidik masyarakat dalam mengaplikasikan hak-hak politik mereka, utamanya saat pesta demokrasi.
Tidak hanya kepada calon pasangan Walikota Bengkulu saja, Kemenag juga mengimbau agar tokoh agama hendaknya tidak terlibat cukup dalam di ajang Pilkada ini.
"Secara individu memang punya hak politik, tapi secara ketokohan mari lebih mementingkan ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat," ucapnya.
Baik peserta Pilkada 2018, tokoh, maupun masyarakat jika saling menjaga keharmonisan suku, ras dan agama, maka hal itu lanjut dia, akan menjadi contoh terbaik bagi daerah lain dalam menjaga kebhinekaan serta keutuhan NKRI.
Ada lima pasang bakal calon walikota yang maju pada Pilkada 2018, petahana Helmi Hasan maju berpasangan dengan Dedy Wahyudi, wakil walikota petahana Patriana Sosialinda dengan Ketua DPC PDIP kota, Mirza, dan Ketua DPRD Kota Erna Sai Dewi yang menggandeng kader PKS Zarkasi untuk pasangannya. Ketiga kandidat ini maju lewat jalur parpol.
Sementara dua pasang calon lagi lewat jalur independen, yakni prajurit TNI aktif, Mayor Inf David Suardi dengan Bakhsir dan mantan Kasatpol PP Kota Bengkulu Jahin yang berpasangan dengan Khairunnisa.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018