Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Sejumlah aktivis lingkungan pada Aliansi Tolak Paru Hitam berunjukrasa di bundaran Simpang Lima Kota Bengkulu, menyerukan penghentian batu bara sebagai sumber energi mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan dan manusia.

"Kami menyerukan penghentian batu bara sebagai sumber energi karena berdampak negatif bagi kelangsungan mahluk hidup," kata Koordinator Aliansi Paru Hitam Bengkulu, Feni Oktavera di Bengkulu, Selasa.

Ia mengatakan batu bara sebagai sumber listrik sudah ditinggalkan di negara lain, termasuk Tiongkok yang sudah beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya.

Ironisnya kata Feni, pemerintah masih menampung investor pengembang energi kotor tersebut yang sebagian besar justru berasal dari Tiongkok.

"Mereka sudah meninggalkan batu bara di negaranya tapi pemerintah kita justru menampung investasi energi kotor itu di Indonesia," kata Staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu ini.

Karena itu, peserta aksi menuntut pemerintah Indonesia dan daerah lain menghentikan investasi bidang energi kotor dan mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan.

Aktivis lingkungan pada Aliansi Tolak Paru Hitam berunjukrasa di bundaran Simpang Lima Kota Bengkulu, menyerukan penghentian batu bara sebagai sumber energi mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi lingkungan. (Foto Antarabengkulu)
Pemerintah lanjut Feni seyogyanya menghentikan investasi energi kotor di Bengkulu yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berkapasitas 2 x 100 MW di Teluk Sepang, Kota Bengkulu.

Feni mengatakan Aksi Tolak Paru Hitam juga mengangkat persoalan buruh batu bara di area penumpukan batu bara di Pelabuhan Pulau Baai yang rentan terkena paru-paru hitam akibat menghirup debu batu bara.

Aktivis lainnya, Nurkholis Sastro mengatakan batu bara sudah sudah saatnya ditinggalkan dan beralih ke energi berkelanjutan.

"Jangan racuni warga dengan PLTU batu bara. Masyarakat Teluk Sepang dan Kota Bengkulu akan terpapar hujan asam bila PLTU batu bara dibangun," kata dia.

Aksi yang berlangsung selama 90 menit itu menyampaikan tiga poin tuntutan yakni mendesak perusahaan "stockpile" batu bara di Bengkulu menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan menerapkan standar keselamatan kesehatan kerja (K3) bagi para buruh di Pulau Baai.

Kemudian menuntut pemerintah menghentikan investasi energi kotor dan mengembangkan potensi energi bersih serta aliansi juga menolak proyek PLTU batu bara di seluruh wilayah Bengkulu.***1***


Pewarta: Helti Marini S

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018