Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah mengatakan ajang pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung di 171 daerah provinsi dan kabupaten/kota pada 2018 menjadi momentum untuk memulihkan krisis ekologi di Indonesia.
"Pilkada ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam memilih pemimpin yang berkomitmen pada pemulihan krisis ekologi," kata Merah di Bengkulu, Selasa.
Saat diskusi dengan topik "Mewaspadai Ijon Politik dalam Pilkada Serentak 2018" yang digelar lembaga lingkungan Kanopi Bengkulu, Merah mengatakan masa depan bentang alam Nusantara ditentukan oleh pilihan politik masyarakat.
Karena itu, masyarakat pemilih harus cerdas menentukan pilihan dengan memantau rekam jejak para calon kepala daerah yang maju pada pilkada provinsi dan kabupaten/kota.
"Termasuk di Kota Bengkulu yang akan menggelar pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota maka kenali calon yang akan dipilih," ucapnya.
Menurut Merah, ijon politik masih membayangi gelanggang politik di Indonesia pada pilkada serentak 2018. Politik ijon adalah perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha bersama pasangan calon sebelum pilkada.
Dari kajian Jatam, kekayaan para calon kepala daerah yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rata-rata mencapai Rp7 miliar, sedangkan ongkos politik yang dibutuhkan untuk mendapatkan jabatan mencapai Rp20-Rp30 miliar.
"Dalam kondisi ini potensi ijon politik terjadi dan pelaku industri ekstraktif juga agresif memodali para calon ini dengan tujuan bisnisnya langgeng," kata Merah.
Bila pelaku ijon tersebut terpilih menjadi kepala daerah maka dapat dipastikan lingkaran korupsi baru saja dimulai.
Karena itu, kelompok masyarakat sipil menurut dia perlu proaktif mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam pilkada.
Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menambahkan, pilkada Kota Bengkulu juga menjadi momentum untuk menagih komitmen para calon kepala daerah untuk memperbaiki krisis ekologi di kota ini.
"Misalnya komitmen politik apa yang bisa ditawarkan para calon kepala daerah untuk memulihkan kondisi sungai Air Bengkulu yang babak belur karena limbah tambang," kata dia.
Begitu pula dengan komitmen para kandidat atas ancaman pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di Kelurahan Teluk Sepang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Pilkada ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam memilih pemimpin yang berkomitmen pada pemulihan krisis ekologi," kata Merah di Bengkulu, Selasa.
Saat diskusi dengan topik "Mewaspadai Ijon Politik dalam Pilkada Serentak 2018" yang digelar lembaga lingkungan Kanopi Bengkulu, Merah mengatakan masa depan bentang alam Nusantara ditentukan oleh pilihan politik masyarakat.
Karena itu, masyarakat pemilih harus cerdas menentukan pilihan dengan memantau rekam jejak para calon kepala daerah yang maju pada pilkada provinsi dan kabupaten/kota.
"Termasuk di Kota Bengkulu yang akan menggelar pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota maka kenali calon yang akan dipilih," ucapnya.
Menurut Merah, ijon politik masih membayangi gelanggang politik di Indonesia pada pilkada serentak 2018. Politik ijon adalah perjanjian yang dilakukan oleh pengusaha bersama pasangan calon sebelum pilkada.
Dari kajian Jatam, kekayaan para calon kepala daerah yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rata-rata mencapai Rp7 miliar, sedangkan ongkos politik yang dibutuhkan untuk mendapatkan jabatan mencapai Rp20-Rp30 miliar.
"Dalam kondisi ini potensi ijon politik terjadi dan pelaku industri ekstraktif juga agresif memodali para calon ini dengan tujuan bisnisnya langgeng," kata Merah.
Bila pelaku ijon tersebut terpilih menjadi kepala daerah maka dapat dipastikan lingkaran korupsi baru saja dimulai.
Karena itu, kelompok masyarakat sipil menurut dia perlu proaktif mencerdaskan masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar dalam pilkada.
Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menambahkan, pilkada Kota Bengkulu juga menjadi momentum untuk menagih komitmen para calon kepala daerah untuk memperbaiki krisis ekologi di kota ini.
"Misalnya komitmen politik apa yang bisa ditawarkan para calon kepala daerah untuk memulihkan kondisi sungai Air Bengkulu yang babak belur karena limbah tambang," kata dia.
Begitu pula dengan komitmen para kandidat atas ancaman pencemaran udara dari proyek pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di Kelurahan Teluk Sepang.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018