Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan memberikan bantuan beras kepada nelayan pengguna trawl setelah jaring pukat harimau itu secara tegas dilarang digunakan.
Rohidin di Bengkulu, Senin, mengatakan bantuan beras itu diberikan sambil menunggu pemeritah mengganti "trawl" ke alat tangkap yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
"Kita sepakati tadi dengan Bulog, mungkin paling telat besok, beras akan didistribusikan dari CSR-nya Bulog, kemudian ada bantuan pangan darurat agar jangan masyarakat menjadi terkendala dengan kebutuhan pokoknya," tutur Rohidin Mersyah.
Dia juga berharap tidak ada lagi perseteruan di antara nelayan tradisonal dan nelayan pengguna alat tangkap trawl.
"Sesama nelayan jangan dikotak-kotakan lagi, yang ada hanya nelayan Bengkulu. Yang penting adalah kebersamaan harus kita jaga sambil menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat," lanjutnya.
Sebelumnya, sekelompok nelayan berunjukrasa meminta kebijakan pemerintah daerah agar trawl yang dimiliki tetap bisa digunakan.
Perwakilan nelayan Ahmad Supriyono menjelaskan pihaknya mematuhi peraturan larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau karena itu merupakan aturan pemerintah pusat namun harus ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat nelayan yang tidak melaut akibat jaringnya tidak boleh digunakan.
Pemerintah daerah dan pusat sudah memfasilitasi penggantian alat tangkap trawl dengan membawa perwakilan nelayan tersebut ke Jakarta. "Tapi alat tangkap yang tersedia di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak sesuai dengan kondisi di perairan Bengkulu," ujarnya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Rohidin di Bengkulu, Senin, mengatakan bantuan beras itu diberikan sambil menunggu pemeritah mengganti "trawl" ke alat tangkap yang direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
"Kita sepakati tadi dengan Bulog, mungkin paling telat besok, beras akan didistribusikan dari CSR-nya Bulog, kemudian ada bantuan pangan darurat agar jangan masyarakat menjadi terkendala dengan kebutuhan pokoknya," tutur Rohidin Mersyah.
Dia juga berharap tidak ada lagi perseteruan di antara nelayan tradisonal dan nelayan pengguna alat tangkap trawl.
"Sesama nelayan jangan dikotak-kotakan lagi, yang ada hanya nelayan Bengkulu. Yang penting adalah kebersamaan harus kita jaga sambil menunggu bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat," lanjutnya.
Sebelumnya, sekelompok nelayan berunjukrasa meminta kebijakan pemerintah daerah agar trawl yang dimiliki tetap bisa digunakan.
Perwakilan nelayan Ahmad Supriyono menjelaskan pihaknya mematuhi peraturan larangan penggunaan alat tangkap pukat harimau karena itu merupakan aturan pemerintah pusat namun harus ada perhatian dari pemerintah kepada masyarakat nelayan yang tidak melaut akibat jaringnya tidak boleh digunakan.
Pemerintah daerah dan pusat sudah memfasilitasi penggantian alat tangkap trawl dengan membawa perwakilan nelayan tersebut ke Jakarta. "Tapi alat tangkap yang tersedia di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tidak sesuai dengan kondisi di perairan Bengkulu," ujarnya lagi.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018