Bengkulu Selatan (Antaranews Bengkulu) - Jumlah kaum lanjut usia di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini mencapai 3.465 orang yang tersebar hampir merata pada 11 kecamatan di daerah tersebut.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Fuji Sri Handayani di Manna, Kamis, mengatakan tingginya jumlah kaum lansia terlantar disebabkan faktor ekonomi masyarakat.
"Mereka (lansia) ditinggalkan sendiri di rumah, karena keluarganya pergi berkebun dan berladang. Kasus ini marak terjadi sebab mayoritas pekerjaan masyarakat Bengkulu Selatan adalah petani," ujarnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia disebutkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial kaum lanjut usia.
Meskipun pemerintah terus menjalankan program pemberdayaan bagi kaum lansia, akan tetapi mereka masih hidup dalam kondisi terlantar baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial.
Lebih lanjut, Fuji menyebutkan ribuan kaum lanjut usia terlantar itu terdiri dari mereka yang terlantar secara ekonomi namun secara sosial mendapat perhatian, terlantar secara sosial namun secara ekonomi tercukupi, dan terlantar secara ekonomi sekaligus terlantar secara sosial. "Itulah alasan mengapa jumlah lansia terlantar di Bengkulu Selatan cukup tinggi," jelasnya.
Untuk mengurangi tingginya angka lansia terlantar tersebut, pemerintah terus melaksanakan program pemberdayaan serta perlindungan dengan memberikan sejumlah bantuan yang bersumber dari anggaran pusat dan provinsi.
Tahun ini ada program "Family Support" untuk 100 orang lansia potensial, "Home Care" untuk 55 orang lansia, dan ASLUT untuk 50 orang lansia.
Kami belum bisa mengakomodir ribuan lansia terlantar itu karena instansi kami tidak memiliki anggaran. Kami sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi," tutur Fuji.
Dia mengungkapkan, untuk tahun ini, bidang rehabilitasi sosial hanya mendapat dana Rp200 juta dari alokasi APBD. Anggaran itu tidak cukup untuk mengatasi 19 kasus masalah sosial yang ada di Bengkulu Selatan.
"Seperti inilah situasi di kabupaten, di mana prioritas pembangunan daerah adalah infrastruktur. Alhasil, kami pun tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah sosial," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Fuji Sri Handayani di Manna, Kamis, mengatakan tingginya jumlah kaum lansia terlantar disebabkan faktor ekonomi masyarakat.
"Mereka (lansia) ditinggalkan sendiri di rumah, karena keluarganya pergi berkebun dan berladang. Kasus ini marak terjadi sebab mayoritas pekerjaan masyarakat Bengkulu Selatan adalah petani," ujarnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia disebutkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial kaum lanjut usia.
Meskipun pemerintah terus menjalankan program pemberdayaan bagi kaum lansia, akan tetapi mereka masih hidup dalam kondisi terlantar baik itu dari sisi ekonomi maupun sosial.
Lebih lanjut, Fuji menyebutkan ribuan kaum lanjut usia terlantar itu terdiri dari mereka yang terlantar secara ekonomi namun secara sosial mendapat perhatian, terlantar secara sosial namun secara ekonomi tercukupi, dan terlantar secara ekonomi sekaligus terlantar secara sosial. "Itulah alasan mengapa jumlah lansia terlantar di Bengkulu Selatan cukup tinggi," jelasnya.
Untuk mengurangi tingginya angka lansia terlantar tersebut, pemerintah terus melaksanakan program pemberdayaan serta perlindungan dengan memberikan sejumlah bantuan yang bersumber dari anggaran pusat dan provinsi.
Tahun ini ada program "Family Support" untuk 100 orang lansia potensial, "Home Care" untuk 55 orang lansia, dan ASLUT untuk 50 orang lansia.
Kami belum bisa mengakomodir ribuan lansia terlantar itu karena instansi kami tidak memiliki anggaran. Kami sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi," tutur Fuji.
Dia mengungkapkan, untuk tahun ini, bidang rehabilitasi sosial hanya mendapat dana Rp200 juta dari alokasi APBD. Anggaran itu tidak cukup untuk mengatasi 19 kasus masalah sosial yang ada di Bengkulu Selatan.
"Seperti inilah situasi di kabupaten, di mana prioritas pembangunan daerah adalah infrastruktur. Alhasil, kami pun tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah sosial," ujarnya.
Editor : Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018