Bengkulu (Antaranews Bengkulu) – Petani pengggarap lahan di area Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu menghadang satu alat berat jenis eskavator proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang akan membongkar areal di sekitar kebun palawija milik petani.
“Belum ada pembicaraan apapun tentang lahan yang kami garap, jadi saya minta jangan ada aktivitas disini,” kata Wilkan, petani penggarap lahan di area Pelabuhan Pulau Baai, Selasa.
Kehadiran tiga petugas proyek dan alat berat itu pun nyaris berakhir dengan baku fisik sebab Wilkan bersikeras menghalangi aktivitas alat berat yang sudah didatangkan ke lokasi.
Mendapat tentangan dan protes dari petani, ketiga petugas proyek pun menghentikan aktivitas dan meninggalkan lokasi tersebut.
Menurut Wilkan, kedatangan petugas proyek tersebut hendak menggusur kebunnya serta kebun lima orang petani lainnya yang sudah bertahun-tahun menggarapan lahan di area Pelabuhan Pulau Baai.
“Mereka bertindak tanpa ada sosialisasi seolah-olah kami ini bukan manusia,” ucapnya.
Beberapa pekan sebelumnya kata dia, pemilik proyek sudah memasang garis batas di dalam lahan garapan masyarakat tersebut tanpa pemberitahuan atau informasi apapun kepada petani.
Wilkan pun mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang lepas tangan dari persoalan yang dihadapi para petani penggarap yang mengandalkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Sebelum proyek dimulai kami tidak pernah mendapat sosialisasi lalu tiba-tiba ada informasi perluasan lahan PLTU batu bara dan kebun kami kena imbas,” ucapnya.
Proyek PLTU batu bara 2 x 100 Megawatt di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu dibangun oleh investor asal China dengan meminjam lahan di area Pelabuhan Pulau Baai yang selama ini dikelola PT Pelindo II.
Kehadiran proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2020 ini telah menuai protes dari masyarakat Kelurahan Teluk Sepang dengan kekhawatiran pembakaran batu bara akan mencemari udara yang dihirup masyarakat yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi proyek.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
“Belum ada pembicaraan apapun tentang lahan yang kami garap, jadi saya minta jangan ada aktivitas disini,” kata Wilkan, petani penggarap lahan di area Pelabuhan Pulau Baai, Selasa.
Kehadiran tiga petugas proyek dan alat berat itu pun nyaris berakhir dengan baku fisik sebab Wilkan bersikeras menghalangi aktivitas alat berat yang sudah didatangkan ke lokasi.
Mendapat tentangan dan protes dari petani, ketiga petugas proyek pun menghentikan aktivitas dan meninggalkan lokasi tersebut.
Menurut Wilkan, kedatangan petugas proyek tersebut hendak menggusur kebunnya serta kebun lima orang petani lainnya yang sudah bertahun-tahun menggarapan lahan di area Pelabuhan Pulau Baai.
“Mereka bertindak tanpa ada sosialisasi seolah-olah kami ini bukan manusia,” ucapnya.
Beberapa pekan sebelumnya kata dia, pemilik proyek sudah memasang garis batas di dalam lahan garapan masyarakat tersebut tanpa pemberitahuan atau informasi apapun kepada petani.
Wilkan pun mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang lepas tangan dari persoalan yang dihadapi para petani penggarap yang mengandalkan lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Sebelum proyek dimulai kami tidak pernah mendapat sosialisasi lalu tiba-tiba ada informasi perluasan lahan PLTU batu bara dan kebun kami kena imbas,” ucapnya.
Proyek PLTU batu bara 2 x 100 Megawatt di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu dibangun oleh investor asal China dengan meminjam lahan di area Pelabuhan Pulau Baai yang selama ini dikelola PT Pelindo II.
Kehadiran proyek yang ditargetkan beroperasi pada 2020 ini telah menuai protes dari masyarakat Kelurahan Teluk Sepang dengan kekhawatiran pembakaran batu bara akan mencemari udara yang dihirup masyarakat yang hanya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi proyek.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018