Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Puluhan lembaga non-pemerintah yang menamakan diri gerakan tagar #BersihkanIndonesia menantang dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden yang maju dalam pemilu 2019 untuk meninggalkan energi kotor batu bara dan beralih ke energi terbarukan untuk mewujudkan "Indonesia Berdaulat Energi".
"Gerakan ini menantang kedua pasangan capres dan cawapres untuk berani berkomitmen meninggalkan energi kotor baru bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka," kata Ketua Kanopi Bengkulu Ali Akbar, salah satu pendukung gerakan #BersihkanIndonesia di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan kelompok masyarakat sipil pendukung #BersihkanIndonesia menilai Indonesia selama ini tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan tenaga listrik dari energi kotor batu bara.
Hal itu tercermin dari kebijakan yang pro-energi kotor batu bara seperti tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di mana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara.
Padahal ketergantungan terhadap batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun.
Belum lagi dampak ikutan lain seperti kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di sekitar PLTU batu bara Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya, Aceh. Runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat, Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara.
"Fakta-fakta ini diabaikan, alih-alih menghentikan PLTU batu bara, justru pemerintah menambah PLTU batu bara baru di wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi dengan kapasitas lebih 7.000 MW," kata Direktur Kelopak Bengkulu, Dedy Kurniawan yang juga pendukung gerakan #BersihkanIndonesia.
Di sisi lain, Indonesia adalah surga energi terbarukan. Potensi energi terbarukan dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025, antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 k Wh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.
Kondisi ini melatarbelakangi timbulnya gerakan #BersihkanIndonesia yang didukung 25 organisasi masyarakat sipil, baik yang berpusat di Jakarta maupun di daerah. Khusus di Pulau Sumatera, pendukung gerakan #BersihkanIndonesia didukung 15 lembaga non-pemerintah yang bergabung dalam Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih.
Mereka adalah Kanopi Bengkulu, Kelopak Bengkulu, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, Pilar Nusantara Sumsel, PUPA Bengkulu, HaKI Sumsel, Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SMur) Aceh, Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi, Gerakan Cinta Desa (G-Cinde) Jambi, Yayasan Srikandi Lestari Sumatera Utara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Utara, LBH Sumbar, LBH Pekanbaru, Fitra Riau.
"Kami menantang siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024," kata Direktur PUPA Bengkulu, Susi Handayani.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Gerakan ini menantang kedua pasangan capres dan cawapres untuk berani berkomitmen meninggalkan energi kotor baru bara dan beralih ke energi terbarukan dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka," kata Ketua Kanopi Bengkulu Ali Akbar, salah satu pendukung gerakan #BersihkanIndonesia di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan kelompok masyarakat sipil pendukung #BersihkanIndonesia menilai Indonesia selama ini tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan tenaga listrik dari energi kotor batu bara.
Hal itu tercermin dari kebijakan yang pro-energi kotor batu bara seperti tertuang dalam Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan di mana pemerintah berambisi menambah 35.000 MW daya yang 60 persen masih bertumpu pada energi kotor batu bara.
Padahal ketergantungan terhadap batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Riset yang dipublikasi Greenpeace Indonesia menyebutkan PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahun.
Belum lagi dampak ikutan lain seperti kehilangan mata pencaharian seperti yang dialami nelayan di sekitar PLTU batu bara Pangkalan Susu, Sumatera Utara dan PLTU Nagan Raya, Aceh. Runtuhnya pondasi pertanian tanaman pangan khususnya padi di sekitar PLTU batu bara seperti yang terjadi di Kebur, Lahat, Sumatera Selatan dan Desa Tanjung Pasir Sumatera Utara.
"Fakta-fakta ini diabaikan, alih-alih menghentikan PLTU batu bara, justru pemerintah menambah PLTU batu bara baru di wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi dengan kapasitas lebih 7.000 MW," kata Direktur Kelopak Bengkulu, Dedy Kurniawan yang juga pendukung gerakan #BersihkanIndonesia.
Di sisi lain, Indonesia adalah surga energi terbarukan. Potensi energi terbarukan dituangkan dalam rencana usaha pemenuhan tenaga listrik (RUPTL) 2016-2025, antara lain tenaga air mencapai 75.000 MWe, tenaga surya mencapai 4,80 k Wh per meter persegi per hari, tenaga angin 3-6 meter per detik, kelautan 49 GWe, biomassa mencapai 49.810 MWe.
Kondisi ini melatarbelakangi timbulnya gerakan #BersihkanIndonesia yang didukung 25 organisasi masyarakat sipil, baik yang berpusat di Jakarta maupun di daerah. Khusus di Pulau Sumatera, pendukung gerakan #BersihkanIndonesia didukung 15 lembaga non-pemerintah yang bergabung dalam Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih.
Mereka adalah Kanopi Bengkulu, Kelopak Bengkulu, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, Pilar Nusantara Sumsel, PUPA Bengkulu, HaKI Sumsel, Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SMur) Aceh, Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi, Gerakan Cinta Desa (G-Cinde) Jambi, Yayasan Srikandi Lestari Sumatera Utara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Utara, LBH Sumbar, LBH Pekanbaru, Fitra Riau.
"Kami menantang siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024," kata Direktur PUPA Bengkulu, Susi Handayani.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018