Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Gerakan #BersihkanIndonesia, yang merupakan gerakan masyarakat sipil bersifat non-partisan, melayangkan surat resmi kepada dua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bersaing di pilpres 2019 terkait tantangan mewujudkan "Indonesia Berdaulat Energi".
Surat resmi terkait tantangan menuju Indonesia Berdaulat Energi sudah kami layangkan ke masing-masing capres dan cawapres, kata Koordinator Nasional "Publish What You Pay" (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, Kamis.
Maryati atas nama #BersihkanIndonesia mengatakan surat yang dilayangkan tersebut menantang para calon pemimpin negara ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat energi melalui empat rencana aksi.
Rencana aksi yang disusun oleh 30 organisasi masyarakat sipil pendukung #BersihkanIndonesia itu pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil.
Untuk mewujudkan hal itu maka pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Di antaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.
Rencana aksi kedua yaitu mempercepat pengembangan energi terbarukan. Aksi ini dapat dilakukan dengan memastikan presiden dan wapres terpilih menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.
Ketiga, perlu memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Kasus korupsi di sektor ketenagalistrikan seperti PLTU Riau I yang diungkap KPK, menunjukan sektor ini rentan perilaku koruptif.
Langkah keempat, perlu penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Transisi berkeadilan dicontohkan dengan pelunasan biaya lingkungan, sosial, kesehatan serta pemulihan oleh pemilik tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa berlakunya.
Pendukung gerakan #BersihkanIndonesia lainnya, Ali Akbar mengatakan isu energi merupakan hal yang penting dan bukan hanya pelengkap, sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan.
Masyarakat sudah menderita menanggung beban polusi energi kotor batu bara mulai dari hulu di mana batu bara ditambang hingga hilir saat batu bara dibakar, katanya.
Gerakan BersihkanIndonesia, terdiri dari lebih 30 organisasi masyarakat sipil memiliki cita-cita Indonesia yang bersih dari energi kotor yang menyebabkan pencemaran air, udara dan praktik korupsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Surat resmi terkait tantangan menuju Indonesia Berdaulat Energi sudah kami layangkan ke masing-masing capres dan cawapres, kata Koordinator Nasional "Publish What You Pay" (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, Kamis.
Maryati atas nama #BersihkanIndonesia mengatakan surat yang dilayangkan tersebut menantang para calon pemimpin negara ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat energi melalui empat rencana aksi.
Rencana aksi yang disusun oleh 30 organisasi masyarakat sipil pendukung #BersihkanIndonesia itu pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil.
Untuk mewujudkan hal itu maka pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Di antaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.
Rencana aksi kedua yaitu mempercepat pengembangan energi terbarukan. Aksi ini dapat dilakukan dengan memastikan presiden dan wapres terpilih menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.
Ketiga, perlu memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Kasus korupsi di sektor ketenagalistrikan seperti PLTU Riau I yang diungkap KPK, menunjukan sektor ini rentan perilaku koruptif.
Langkah keempat, perlu penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Transisi berkeadilan dicontohkan dengan pelunasan biaya lingkungan, sosial, kesehatan serta pemulihan oleh pemilik tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa berlakunya.
Pendukung gerakan #BersihkanIndonesia lainnya, Ali Akbar mengatakan isu energi merupakan hal yang penting dan bukan hanya pelengkap, sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan.
Masyarakat sudah menderita menanggung beban polusi energi kotor batu bara mulai dari hulu di mana batu bara ditambang hingga hilir saat batu bara dibakar, katanya.
Gerakan BersihkanIndonesia, terdiri dari lebih 30 organisasi masyarakat sipil memiliki cita-cita Indonesia yang bersih dari energi kotor yang menyebabkan pencemaran air, udara dan praktik korupsi.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018