Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Yayasan Konservasi Sumatera menyebutkan bahwa peraturan daerah soal masyarakat hukum adat (MHA) statusnya sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau terluar Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara guna melindungi wilayah adat mereka.
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Sumatera, Hexa Prima Putra, di Bengkulu, Selasa, mengatakan, draf rancangan peraturan daerah tersebut sebenarnya sudah sejak lama diinisiasi, namun belum juga terwujud sampai saat ini.
"Oleh karena itu, tadi kita melakukan konsolidasi antara masyarakat, pemerintah provinsi, Kementerian LHK RI, BKSDA, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara," kata dia.
Sebagai fasilitator masyarakat, Yayasan Konservasi Sumatera mencatat bahwa, jika Perda MHA terus tak dapat terealisasi, maka kearifan lokal dan wilayah di Pulau Enggano kedepannya menjadi sangat terancam.
"Contohnya, didsana tidak ada sistem jual beli tanah, sesuai adatnya, hanya pemanfaatan pinjam pakai," tutur Hexa.
Namun cara-cara kearifan lokal seperti itu menjadi tersudutkan dengan masuknya warga pendatang, sementara kekuatan hukum positif dari adat istiadat setempat belum tertuang dalam peraturan daerah.
"Otomatis legalitas atas wilayah adatnya juga belum bisa diterbitkan oleh Kementerian LHK, karena persyaratan untuk pengakuan wilayah dan hutan adat harus berdasarkan Perda Masyarakat Hukum Adat," kata dia.
Banyak kerugian jika pengakuan wilayah adat ini terus diulur, selain punahnya kearifan lokal, hal paling penting lainnya yakni terancamnya situs-situs budaya setempat.
Hal itu akibat situs budaya tersebut berada dalam kawasan hutan lindung yang keamanannya tidak bisa dijamin oleh masyarakat setempat.
"Kalau ada perambahan hutan lindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, namun jika beralih menjadi perhutanan sosial, khususnya hutan adat maka masyarakat punya tanggung jawab dan kebebasan dalam melindungi situs budaya mereka," ujarnya.
Kearifan lokal dan situs budaya tersebut sangatlah penting dipertahankan, sebab bisa menjadi nilai tambah daerah, khusus mengenai karakteristik serta memiliki posisi tawar pariwisata yang sangat bagus.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Sumatera, Hexa Prima Putra, di Bengkulu, Selasa, mengatakan, draf rancangan peraturan daerah tersebut sebenarnya sudah sejak lama diinisiasi, namun belum juga terwujud sampai saat ini.
"Oleh karena itu, tadi kita melakukan konsolidasi antara masyarakat, pemerintah provinsi, Kementerian LHK RI, BKSDA, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara," kata dia.
Sebagai fasilitator masyarakat, Yayasan Konservasi Sumatera mencatat bahwa, jika Perda MHA terus tak dapat terealisasi, maka kearifan lokal dan wilayah di Pulau Enggano kedepannya menjadi sangat terancam.
"Contohnya, didsana tidak ada sistem jual beli tanah, sesuai adatnya, hanya pemanfaatan pinjam pakai," tutur Hexa.
Namun cara-cara kearifan lokal seperti itu menjadi tersudutkan dengan masuknya warga pendatang, sementara kekuatan hukum positif dari adat istiadat setempat belum tertuang dalam peraturan daerah.
"Otomatis legalitas atas wilayah adatnya juga belum bisa diterbitkan oleh Kementerian LHK, karena persyaratan untuk pengakuan wilayah dan hutan adat harus berdasarkan Perda Masyarakat Hukum Adat," kata dia.
Banyak kerugian jika pengakuan wilayah adat ini terus diulur, selain punahnya kearifan lokal, hal paling penting lainnya yakni terancamnya situs-situs budaya setempat.
Hal itu akibat situs budaya tersebut berada dalam kawasan hutan lindung yang keamanannya tidak bisa dijamin oleh masyarakat setempat.
"Kalau ada perambahan hutan lindung masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, namun jika beralih menjadi perhutanan sosial, khususnya hutan adat maka masyarakat punya tanggung jawab dan kebebasan dalam melindungi situs budaya mereka," ujarnya.
Kearifan lokal dan situs budaya tersebut sangatlah penting dipertahankan, sebab bisa menjadi nilai tambah daerah, khusus mengenai karakteristik serta memiliki posisi tawar pariwisata yang sangat bagus.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018