Bengkulu (Antaranews Bengkulu) Lembaga Sustainable Development Goal`s (SDG's) Center Universitas Bengkulu bersama lembaga swadaya masyarakat dan warga Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu menggelar Kuliah Bersama Rakyat (KBR), mengulas dampak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara terhadap ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
"Kuliah bersama rakyat ini untuk menghubungkan kampus dengan masyarakat dan teman-teman aktivis yang selama ini menemani warga memperjuangkan haknya," kata Koordinator SDG's Center Universitas Bengkulu (UNIB), Djonet Santoso saat membuka acara yang digelar di gedung shelter tsunami Teluk Sepang, Sabtu.
Ia mengatakan KBR yang digelar pertama kali di Bengkulu itu juga bertujuan mengenalkan kehidupan dan kondisi masyarakat yang berdampingan dengan proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) itu dengan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) UNIB.
Sebanyak 19 kampus di berbagai kota dan provinsi, kata Djonet, juga menggelar kuliah bersama dengan tema umum Negara Hukum, Kemanusiaan dan Ekologi. Sedangkan tema khusus di Bengkulu yaitu Keadilan Energi, Hak Ekosob Warga dan Penegakan Hukum.
Hamidin, warga Teluk Sepang yang menjadi salah satu narasumber dalam kuliah itu mengatakan kehadiran proyek PLTU batu bara yang saat ini dalam tahap konstruksi telah membuat warga khawatir, terutama soal pencemaran udara dari pembakaran batu bara.
Ia mengatakan lebih 3.000 jiwa warga Kelurahan Teluk Sepang akan menerima dampak proyek yang dibangun di tepi laut itu. Kami tidak mau udara yang kami hirup tercemar racun, karena itu kami menolak proyek ini, ujarnya.
Nurkholis Sastro dari Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan mengatakan perlu solusi untuk mengatasi perubahan ekosob yang terjadi di Teluk Sepang yang juga masuk dalam zona merah rawan bencana gempa dan tsunami.
Sementara Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan kebijakan pembangunan energi yang bersandar pada energi batu bara akan mengorbankan warga Teluk Sepang dan masyarakat Kota Bengkulu.
Padahal, menurutnya pemerintah memiliki banyak pilihan untuk memenuhi listrik dari sumber energi terbarukan.
Di beberapa PLTU batu bara yang sudah berdiri menunjukkan perubahan lingkungan yang drastis, berdampak pada perekonomian warga, seperti nelayan di Pangkalan Susu yang mengeluhkan merosotnya jumlah udang, katanya.
Titiek Kartika dari SDG's Unib mengatakan isu PLTU batu bara yang diulas dalam kegiatan tersebut akan disampaikan ke jejaring universitas lain yang juga menggelar KBR.
Kegiatan serupa kata dia akan dilanjutkan dengan isu lain sehingga persoalan masyarakat dapat dipahami dan dirasakan langsung oleh akademisi dan mahasiswa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kuliah bersama rakyat ini untuk menghubungkan kampus dengan masyarakat dan teman-teman aktivis yang selama ini menemani warga memperjuangkan haknya," kata Koordinator SDG's Center Universitas Bengkulu (UNIB), Djonet Santoso saat membuka acara yang digelar di gedung shelter tsunami Teluk Sepang, Sabtu.
Ia mengatakan KBR yang digelar pertama kali di Bengkulu itu juga bertujuan mengenalkan kehidupan dan kondisi masyarakat yang berdampingan dengan proyek PLTU batu bara berkapasitas 2 x 100 Megawatt (MW) itu dengan mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisipol) UNIB.
Sebanyak 19 kampus di berbagai kota dan provinsi, kata Djonet, juga menggelar kuliah bersama dengan tema umum Negara Hukum, Kemanusiaan dan Ekologi. Sedangkan tema khusus di Bengkulu yaitu Keadilan Energi, Hak Ekosob Warga dan Penegakan Hukum.
Hamidin, warga Teluk Sepang yang menjadi salah satu narasumber dalam kuliah itu mengatakan kehadiran proyek PLTU batu bara yang saat ini dalam tahap konstruksi telah membuat warga khawatir, terutama soal pencemaran udara dari pembakaran batu bara.
Ia mengatakan lebih 3.000 jiwa warga Kelurahan Teluk Sepang akan menerima dampak proyek yang dibangun di tepi laut itu. Kami tidak mau udara yang kami hirup tercemar racun, karena itu kami menolak proyek ini, ujarnya.
Nurkholis Sastro dari Women Crisis Center (WCC) Cahaya Perempuan mengatakan perlu solusi untuk mengatasi perubahan ekosob yang terjadi di Teluk Sepang yang juga masuk dalam zona merah rawan bencana gempa dan tsunami.
Sementara Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar mengatakan kebijakan pembangunan energi yang bersandar pada energi batu bara akan mengorbankan warga Teluk Sepang dan masyarakat Kota Bengkulu.
Padahal, menurutnya pemerintah memiliki banyak pilihan untuk memenuhi listrik dari sumber energi terbarukan.
Di beberapa PLTU batu bara yang sudah berdiri menunjukkan perubahan lingkungan yang drastis, berdampak pada perekonomian warga, seperti nelayan di Pangkalan Susu yang mengeluhkan merosotnya jumlah udang, katanya.
Titiek Kartika dari SDG's Unib mengatakan isu PLTU batu bara yang diulas dalam kegiatan tersebut akan disampaikan ke jejaring universitas lain yang juga menggelar KBR.
Kegiatan serupa kata dia akan dilanjutkan dengan isu lain sehingga persoalan masyarakat dapat dipahami dan dirasakan langsung oleh akademisi dan mahasiswa.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018