Mukomuko (Antaranews Bengkulu) – Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mendukung peraturan gubernur (Pergub) tentang pemutusan jalur penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat ke pabrik yang selama ini melalui tengkulak, kini melalui kelompok tani.
“Kami mendukung terbitnya peraturan gubernur ini sehingga penjualan sawit milik masyarakat melalui kelompok tani bukan tengkulak atau toke sawit,” kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Erri Siagian di Mukomuko, Sabtu.
Menurutnya, pemerintah provinsi setempat ingin menerbitkan pergub tersebut setelah memperhatikan kondisi warga masyarakat setempat yang memiliki kebun kelapa sawit tetapi hanya sedikit memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit.
Sementara tengkulak atau toke sawit yang tidak memiliki kebun kelapa sawit tetapi memiliki modal bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit milik masyarakat ke pabrik.
“Kalau toke sawit tidak terpengaruh dengan harga jual sawit rendah atau tinggi di tingkat pabrik. Mereka tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat petani sawit,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah ingin menerbitkan pergub yang mengatur tentang pemutusan mata rantai penjualan sawit masyarakat ke pabrik sehingga masyarakat bisa langsung menjual sawit ke pabrik.
Ia menyatakan, masyarakat setempat bisa menjual sawit sendiri atau melalui menjual sawitnya melalui kelompok tani ke pabrik.
Terkait dengan fasilitas atau sarana untuk menjual sawit milik masyarakat ke pabrik seperti kendaraan truk yang akan mengangkut sawit, menurutnya, semua itu kesepakatan antara masyarakat dengan pabrik.
Karena masyarakat petani sawit bermitra dengan pabrik. Masyarakat membutuhkan pabrik untuk menjual buah sawitnya, begitu juga pabrik membutuhkan buah sawit masyarakat.
Ia menyatakan, persyaratan pendirian awal sebuah perusahaan pengolahan minyak mentah kelapa sawit, yakni harus ada lahan perkebunan sendiri dan memiliki lahan perkebunan yang diperoleh berdasarkan kemitraan dengan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
“Kami mendukung terbitnya peraturan gubernur ini sehingga penjualan sawit milik masyarakat melalui kelompok tani bukan tengkulak atau toke sawit,” kata Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Erri Siagian di Mukomuko, Sabtu.
Menurutnya, pemerintah provinsi setempat ingin menerbitkan pergub tersebut setelah memperhatikan kondisi warga masyarakat setempat yang memiliki kebun kelapa sawit tetapi hanya sedikit memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit.
Sementara tengkulak atau toke sawit yang tidak memiliki kebun kelapa sawit tetapi memiliki modal bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tandan buah segar kelapa sawit milik masyarakat ke pabrik.
“Kalau toke sawit tidak terpengaruh dengan harga jual sawit rendah atau tinggi di tingkat pabrik. Mereka tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat petani sawit,” ujarnya.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah ingin menerbitkan pergub yang mengatur tentang pemutusan mata rantai penjualan sawit masyarakat ke pabrik sehingga masyarakat bisa langsung menjual sawit ke pabrik.
Ia menyatakan, masyarakat setempat bisa menjual sawit sendiri atau melalui menjual sawitnya melalui kelompok tani ke pabrik.
Terkait dengan fasilitas atau sarana untuk menjual sawit milik masyarakat ke pabrik seperti kendaraan truk yang akan mengangkut sawit, menurutnya, semua itu kesepakatan antara masyarakat dengan pabrik.
Karena masyarakat petani sawit bermitra dengan pabrik. Masyarakat membutuhkan pabrik untuk menjual buah sawitnya, begitu juga pabrik membutuhkan buah sawit masyarakat.
Ia menyatakan, persyaratan pendirian awal sebuah perusahaan pengolahan minyak mentah kelapa sawit, yakni harus ada lahan perkebunan sendiri dan memiliki lahan perkebunan yang diperoleh berdasarkan kemitraan dengan masyarakat.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018